Tim Editor
ERA.id - Parlemen Jepang mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang memperluas tunjangan anak dan cuti bagi orang tua. RUU itu disahkan seiring dengan merosotnya angka kelahiran di Jepang.
RUU untuk mengubah undang-undang tersebut disetujui dengan suara mayoritas dan mendapat dukungan terutama dari kubu penguasa pada rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat, setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan April.
Pemerintah akan menyiapkan skema pendanaan baru untuk mendukung pengasuhan anak pada tahun 2026, yang akan dimulai pada bulan April di tahun tersebut, dengan premi asuransi kesehatan bulanan yang lebih tinggi.
Skema pendanaan itu ditingkatkan menyusul merosotnya jumlah bayi yang lahir pada tahun 2023, sekaligus menjadi rekor terendah di tengah masyarakat yang menua dengan cepat di negara itu.
Negara berencana untuk mengumpulkan 600 miliar yen (Rp62 triliun) pada tahun fiskal 2026 berdasarkan skema baru, dan meningkat menjadi 1 triliun yen (Rp104 triliun) pada tahun fiskal 2028, mengutip Kyodo News.
Jumlah yang harus ditanggung oleh individu akan bervariasi tergantung pada pendapatan mereka dan asuransi kesehatan publik, dengan pemerintah memperkirakan kenaikan bulanan antara 50 yen (Rp5 ribu) hingga 1.650 yen (Rp171 ribu) per orang.
Peluncuran dana tunjangan anak yang baru ini didasarkan pada pandangan bahwa biaya-biaya tersebut harus ditanggung bersama secara lebih luas dan adil untuk mengatasi tantangan bersama dalam meningkatkan jumlah anak.
Meskipun pemerintah mengatakan undang-undang tersebut tidak akan memberikan beban besar pada masyarakat karena akan memotong pengeluaran jaminan sosial untuk menghasilkan dana tersebut, partai-partai oposisi mengkritik langkah tersebut sebagai kenaikan pajak yang efektif.
Cakupan tunjangan anak akan diperluas hingga usia 15 tahun, ketika sebagian besar anak menyelesaikan sekolah menengah pertama, hingga usia 18 tahun dan batas penghasilan orang tua dan wali akan dihapuskan.
Tunjangan bulanan saat ini untuk anak ketiga atau berikutnya akan digandakan menjadi 30.000 yen (Rp3,1 juta), dan kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku mulai bulan Oktober.
Langkah-langkah lainnya adalah peningkatan tunjangan yang akan diberikan kepada orang tua yang mengambil cuti penitipan anak dan layanan penitipan anak akan diperluas sehingga anak-anak berhak memenuhi syarat terlepas dari status pekerjaan orang tua.
Undang-undang tersebut juga mencakup legalisasi dukungan publik untuk pengasuh muda, atau anak-anak yang secara rutin menjaga anggota keluarganya, seiring upaya pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan regional dalam memberikan bantuan.
Jumlah kelahiran di Jepang terus menurun, dengan angka tersebut turun pada tahun 2023 ke rekor terendah 758.631, turun 5,1 persen dari tahun sebelumnya, menurut data awal pemerintah yang dirilis pada bulan Februari.
