ERA.id - Perdana Menteri Inggris Kier Starmer akan menetapkan rencana pembukaan parlemen negara bagian dalam waktu dekat. Starmer akan memaparkan paket undang-undang pertamanya, Rabu (17/7).
Dalam upcara akbar yang menandai pembukaan parlemen baru, Raja Charles akan mambacakan undang-undang yang diajukan pemerintah untuk disetujui oleh House of Commons. Rancangan undang-undang itu berisi lebih dari 35 aturan termasuk pertmbuhan ekonomi, transportasi, hingga lapangan kerja.
"Sekarang adalah waktunya untuk mengerem Inggris. Saya bertekad untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh negeri. Ini adalah satu-satunya cara negara kita bisa maju," kata Starmer, dikutip Reuters, Rabu (17/7/2024).
Pidato Raja, yang ditulis oleh pemerintah, akan dibacakan oleh raja di parlemen mulai pukul 10.30 waktu setempat dalam sebuah upacara yang penuh kemegahan dan arak-arakan.
Paket yang berisi lebih dari 35 rancangan undang-undang tersebut akan fokus pada pertumbuhan ekonomi, termasuk reformasi untuk mempermudah pembangunan rumah dan mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur besar, meningkatkan transportasi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Pidato tersebut, dan sejumlah informasi yang diterbitkan oleh pemerintah bersamaan dengan pidato tersebut, diharapkan dapat memenuhi janji-janji Partai Buruh selama kampanye pemilu, sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prioritas utama Starmer.
Menurut Downing Street, pemerintah pada hari Kamis akan mengumumkan undang-undang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perencanaan untuk membantu mengatasi kekurangan perumahan akut di Inggris dan penundaan lama yang menghambat banyak proyek infrastruktur.
Pemerintah juga akan menetapkan rencana untuk secara bertahap melakukan renasionalisasi jaringan kereta api penumpang dan menetapkan tarif yang terjangkau untuk menarik masyarakat kembali menggunakan kereta api.
Selain itu, rencana tersebut akan membuat perusahaan swasta tidak dapat menjalankan kereta penumpang dengan menyerahkan masing-masing operator ke dalam kendali negara ketika kontrak mereka untuk menjalankan kereta api berakhir.
Keputusan ini sebagian besar akan membalikkan privatisasi perkeretaapian yang dilakukan pada tahun 1990an oleh pemerintah Konservatif saat itu.
Pemerintah akan mengumumkan undang-undang untuk mendelegasikan lebih banyak kekuasaan kepada komunitas lokal setelah Starmer menggunakan minggu pertamanya berkuasa untuk bertemu dengan walikota di kota-kota besar dan perwakilan dari negara-negara devolusi di Inggris.