Tim Editor
ERA.id - Israel mengutuk perjanjian antara faksi-faksi Palestina yang ditengahi oleh China. Israel menuding Presiden Palestina Mahmoud Abbas merangkul terorisme Hamas.
Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz menanggapi perjanjian antara Hamas dan Fatah yang dilakukan di Beijing, China, Selasa (23/7). Katz menilai Abbas mulai menunjukan wajah aslinya setelah menandatangani perjanjian rekonsiliasi tersebut.
"Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk kendali bersama atas Gaza setelah perang. Alih-alih menolak terorisme, Mahmoud Abbas malah merangkul para pembunuh dan pemerkosa Hamas, mengungkapkan wajah aslinya," kata Katz di X-nya.
Meski Hamas dan Fatah sepakat menandatangani rekonsiliasi damai tersebut, Katz memastikan bahwa Israel akan tetap menghancurkan Hamas sesuai dengan janjinya. Katz menekankan bahwa keamanan Israel akan tetap berada di tangan pemerintah Israel.
"Kenyataannya, hal ini tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan hancur, dan Abbas akan mengawasi Gaza dari jauh. Keamanan Israel akan tetap berada di tangan Israel," tegasnya.
Keterlibatan kelompok militan Hamas tersebut dalam pemerintahan Gaza pascaperang merupakan kutukan bagi Amerika Serikat dan juga Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Washington untuk berpidato di sidang gabungan Kongres dan berjanji untuk melanjutkan perang Gaza sampai Hamas hancur.
Pertengkaran diplomatik terjadi ketika Israel menyerang Gaza, termasuk kota selatan Khan Younis, di mana Israel memerintahkan evakuasi sebagian warga sipil.
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menjamu pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuk, utusan Fatah Mahmud al-Aloul dan utusan dari 12 faksi Palestina lainnya.
Hamas dan Fatah adalah rival jangka panjang dan terlibat dalam perang singkat namun berdarah pada tahun 2007 ketika kelompok militan tersebut menguasai Gaza. Fatah terus mendominasi Otoritas Palestina yang memiliki kontrol administratif terbatas atas wilayah perkotaan di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Perjanjian tersebut menguraikan rencana untuk pemerintahan persatuan nasional sementara berdasarkan kesepakatan faksi-faksi Palestina, yang akan menjalankan otoritas dan kekuasaannya atas seluruh wilayah Palestina termasuk Jalur Gaza serta Tepi Barat, dan juga Yerusalem timur yang dianeksasi Israel.
