Tim Editor
ERA.id - Anggota parlemen Thailand memilih Paetongtarn Shinawatra sebagai perdana menteri baru negara itu setelah Srettha Thavisin dipecat. Paetongtarn menjadi wanita kedua yang menduduki jabatan puncak setelah bibinya Yingluck.
Paetongtarn Shinawatra melewati ambang batas yang disyaratkan sebesar 51 persen suara untuk pemilihan Perdana Menteri baru Thailand. Paetongtarn menjadi anggota ketiga keluarga Shinawatra yang memegang jabatan tertinggi negara itu, sekaligus menjadi yang termuda dalam sejarah negara monarki konstitusional.
"Saya benar-benar berharap dapat membuat orang merasa percaya diri. Saya berharap dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan semua warga Thailand," katanya setelah pemungutan suara, dikutip AFP, Jumat (16/8/2024).
Partai Pheu Thai memilih Paetongtarn sebagai kandidat penggantinya pada hari Kamis. Tak satu pun dari 10 partai lain dalam koalisi yang dipimpinnya mengajukan alternatif.
Dukungan ini juga datang dari partai terbesar ketiga di parlemen, Bhumjaithai. Partai itu setuju untuk mendukung Paetongtarn dalam pemungutan suara yang dilakukan.
Paetongtarn menang dengan 319 suara, atau hampir dua pertiga dari jumlah anggota parlemen. Dia tidak hadir di parlemen dan menyaksikan pemungutan suara dari kantor pusat Pheu Thai.
Paetongtarn, yang tidak pernah menduduki jabatan pemerintahan terpilih, akan segera menghadapi tantangan di berbagai bidang. Perekonomian Thailand sedang terpuruk dan popularitas Partai Pheu Thai-nya telah merosot, karena belum melaksanakan program pemberian uang tunai andalannya senilai 500 miliar baht (Rp224 triliun).
Paetongtarn memasuki dunia politik pada akhir tahun 2022 setelah membantu menjalankan divisi perhotelan dari kerajaan bisnis keluarganya. Ia hampir selalu hadir dalam kampanye pemilihan tahun lalu ketika ia menjadi wajah partai Pheu Thai dan salah satu dari tiga kandidat perdana menterinya.
Paetongtarn Shinawatra resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand yang baru menggantikan Srettha Thavisin yang dipecat karena mengangkat mantan narapidana masuk ke jajaran kabinet.
