Tim Editor
ERA.id - Australia memberlakukan aturan baru bagi karyawan perusahaan. Aturan ini berupa hak untuk mengabaikan email dan telepon panggilan kantor setelah jam kerja berakhir.
Aturan baru tersebut mulai berlaku pada Senin (26/8), yang berarti para karyawan tidak bisa dihukum karena menolak membaca atau menanggapi kontak dari atasan mereka di luar jam kerja. Tren gangguan yang datang di kehidupan pribadi karyawan mulai dari email, SMS, dan telepon ini meningkat sejak pandemi COVID-19 melanda.
"Sebelum kita memiliki teknologi digital, tidak ada gangguan, orang-orang akan pulang di akhir shift dan tidak akan ada kontak sampai mereka kembali keesokan harinya," kata seorang profesor madya di Universitas Teknologi Swinburne, John Hopkins, dikutip AFP, Senin (26/8/2024).
"Sekarang, secara global, menerima email, SMS, panggilan telepon di luar jam-jam tersebut sudah menjadi norma, bahkan saat sedang berlibur," sambungnya.
Menurut survei tahun lalu oleh Institut Australia, warga Australia bekerja rata-rata 281 jam lembur tanpa dibayar pada tahun 2023, yang memperkirakan nilai moneter tenaga kerja sebesar 130 miliar dolar Australia (Rp1 kuadriliun).
Dengan diberlakukannya aturan baru ini, para karyawan akan terbebas dari tuntutan kantor yang menolak panggilan di luar jam kerja. Australia juga menambah daftar panjang negara yang menerapkan aturan tersebut, yang sebagian besar didominasi oleh Eropa dan Amerika Latin.
Perintis Prancis memperkenalkan aturan tersebut pada tahun 2017 dan setahun kemudian mendenda perusahaan pengendalian hama Rentokil Initial sebesar 60.000 euro (Rp1 triliun) karena mengharuskan karyawannya untuk selalu mengaktifkan teleponnya.
Rachel Abdelnour, yang bekerja di bidang periklanan, mengatakan perubahan tersebut akan membantunya melepaskan diri dari industri tempat klien sering kali memiliki jam kerja yang berbeda.
"Menurut saya, sebenarnya sangat penting bagi kita untuk memiliki undang-undang seperti ini. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk terhubung dengan ponsel, terhubung dengan email sepanjang hari, dan menurut saya sangat sulit untuk mematikannya," kata Rachel.
Meski demikian, aturan tersebut masih memperbolehkan pengusaha untuk menghubungi pekerja mereka dalam kondisi darurat, yang hanya dapat menolak untuk menanggapi jika memang wajar untuk melakukannya.
Terkait penentuan apakah penolakan tersebut wajar itu akan dilakukan oleh wasit industri Australia, Komisi Pekerjaan yang Adil (FWC), yang harus mempertimbangkan peran karyawan, keadaan pribadi, serta bagaimana dan mengapa kontak tersebut dilakukan.
Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah penghentian dan, jika gagal, mengenakan denda hingga 19.000 dolar Australia (Rp198 juta) untuk seorang karyawan atau hingga 94.000 dolar Australia (Rp982 juta) untuk sebuah perusahaan.
Sayangnya, Australian Industry Group, sebuah kelompok pengusaha, mengatakan ambiguitas tentang bagaimana aturan tersebut berlaku akan menciptakan kebingungan bagi para bos dan pekerja. Pekerjaan akan menjadi kurang fleksibel dan dengan demikian memperlambat ekonomi.
"Undang-undang tersebut secara harfiah dan kiasan muncul begitu saja, diperkenalkan dengan konsultasi minimal tentang dampak praktisnya dan hanya menyisakan sedikit waktu bagi pengusaha untuk mempersiapkan diri," kata kelompok tersebut.
Presiden Dewan Serikat Buruh Australia Michele O'Neil mengatakan peringatan yang tercantum dalam undang-undang tersebut berarti undang-undang tersebut tidak akan mengganggu permintaan yang wajar. Sebaliknya, undang-undang tersebut akan menghentikan pekerja membayar harga atas perencanaan yang buruk oleh manajemen.
Ia mengutip seorang pekerja tak dikenal yang menyelesaikan shift pada tengah malam, hanya untuk menerima pesan teks empat jam kemudian dan diminta untuk kembali bekerja pada pukul 6 pagi.
"Sangat mudah untuk melakukan kontak, akal sehat tidak lagi digunakan. Kami pikir ini akan membuat para bos berhenti sejenak dan berpikir apakah mereka benar-benar perlu mengirim pesan teks atau email itu," pungkas O'Niel.
