Tim Editor
ERA.id - Raja Yordania, Abdullah, menunjuk ajudan utama istana, Jafar Hassan, sebagai perdana menteri yang baru. Jafar Hassan menggantikan posisi Bisher Khasawneh setelah mengundurkan diri.
"Hassan, yang sekarang menjadi kepala kantor Raja Abdullah dan mantan menteri perencanaan, menggantikan Bisher Khasawneh, seorang diplomat veteran dan mantan penasihat istana yang diangkat hampir empat tahun lalu," kata pernyataan pengadilan kerajaan, sebagaimana laporan Reuters, Minggu (15/9/2024).
Meski demikian, Bisher Khasawneh akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga pembentukan kabinet baru.
Jafar Hassan merupakan lulusan Harvard, seorang teknokrat yang sangat dihormati. Dia akan menghadapi tantangan untuk mengurangi dampak perang Gaza terhadap ekonomi kerajaan, yang terpukul keras oleh pembatasan investasi dan penurunan tajam dalam pariwisata.
Perdana menteri yang akan lengser itu telah berupaya untuk mendorong reformasi yang didorong oleh Raja Abdullah untuk membantu membalikkan pertumbuhan yang lamban selama satu dekade, yang berkisar sekitar 2 persen, yang diperburuk oleh pandemi dan konflik di negara tetangga Irak dan Suriah.
Oposisi Ikhwanul Muslimin dan sekutu ideologis kelompok militan Palestina Hamas memperoleh keuntungan signifikan dalam pemilihan hari Selasa, didorong oleh kemarahan atas perang Israel di Gaza.
Para Islamis memenangkan 31 kursi, yang merupakan jumlah terbanyak sejak kehidupan parlemen dihidupkan kembali pada tahun 1989 setelah beberapa dekade darurat militer, menjadikan mereka kelompok politik terbesar di parlemen.
Di negara dengan sentimen anti-Israel yang tinggi, mereka telah memimpin beberapa protes terbesar di wilayah tersebut untuk mendukung Hamas, yang menurut lawan-lawan mereka memungkinkan mereka meningkatkan popularitas mereka.
Meskipun komposisi baru parlemen beranggotakan 138 orang itu mempertahankan mayoritas pro-pemerintah, oposisi yang dipimpin kaum Islamis yang lebih vokal dapat menantang reformasi pasar bebas dan kebijakan luar negeri yang didukung IMF.
Berdasarkan konstitusi Yordania, sebagian besar kekuasaan masih berada di tangan raja, yang menunjuk pemerintahan dan dapat membubarkan parlemen. Majelis dapat memaksa kabinet untuk mengundurkan diri melalui mosi tidak percaya.
