Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Iran tak membantah laporan inspektorat senjata nuklir PBB soal digunakannya mesin pengayaan uranium bawah tanah di Natanz, yang mana ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian nuklir Iran yang disetujui sejak tahun 2015.
Penemuan itu pertama kali dilaporkan oleh Asosiasi Energi Atom Internasinoal (IAEA) pada Selasa (17/11/2020), seperti diberitakan The Guardian.
"Pada 14 November 2020, Badan kami memverifikasi informasi bahwa Iran mulai memasukkan UF6 (uranium heksafluoride) ke dalam sistem berisi 174 mesin sentrifugasi IR-2m di Pusat Pengayaan (FEP) di Natanz," demikian ditulis dalam laporan tersebut.
Berdasarkan perjanjian nuklir Iran tahun 2015, Republik Islam tersebut hanya boleh melakukan pengayaan uranium menggunakan mesin IR-1 generasi pertama, salah satu yang boleh digunakan di instalasi bawah tanah.
IAEA sudah mengetahui bahwa Iran menggunakan mesin IR-2m, yang lebih canggih, berdasarkan investigas pada tanggal 2 November. Penilaian yang dirilis pada 14 November melihat adanya upaya Iran merespon kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS.
Selama ini Iran secara ajeg makin berani melanggar klausul-klausul dalam perjanjian nuklirnya dengan dunia internasinoal sebagai suatu tindakan terukur atas keluarnya Amerika Serikat, secara sepihak, dari perjanjian yang dinamai the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) itu. Sejak keluar dari perjanjian, yang keputusannya diambil oleh Presiden Donald Trump, AS telah menerapkan sanksi berat bagi Iran serta menghukum setiap perusahaan Eropa yang ketahuan berdagang dengan Iran.
Iran sendiri sebelumnya telah melapor ke IAEA mengenai rencana mereka memindah tiga reaktor nuklir di Natanz ke instalasi bawah tanah. Rencana itu dilakukan setelah terjadinya ledakan di fasilitas reaktor nuklir Natanz tersebut, suatu insiden yang di satu pihak dikatakan terjadi akibat kebakaran, namun, banyak pihak melihat sebagai disebabkan oleh sabotase Israel.
Berdasarkan laporan IAEA, penggunaan 174 mesin IR-2m, dari total 1.000 mesin yang dimiliki Iran, membuat pemerintah itu bisa menggunakan 6.000 mesin IR-1. Penggunaan mesin sentriguasi canggih dalam jumlah rendah ini disebut-sebut sebagai dalih bahwa pemerintah Iran hanya ingin mengembalikan kapasitas yang rusak dari fasilitas nuklir Natanz yang terbakar.
Menteri luar negeri Iran Javad Zarif pun akhirnya mengakui, Selasa lalu, bahwa pengayaan nuklir yang dilakukan pemerintahannya adalah salah satu cara memperoleh nilai tawar pada pemerintahan Presiden-terpilih Joe Biden kelak.
"Jika AS menerapkan komitmennya berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2231, kami pun akan menerapkan komitmen kami dalam JCPoA. Ini akan terjadi secara otomatis, tanpa perlu ada negosiasi apapun. Namun, jika AS ingin kembali masuk ke JCPoA maka kami pun siap bernegosiasi kembali tentang bagaimana AS bisa bergabung dalam kesepakatan tersebut."
Hal ini menunjukkan bahwa Iran punya itikad baik untuk tidak melanggar klausul perjanjian JCPoA. Namun, pemerintahan tersebut ingin agar saat menjadi bagian dari kesepakatan JCPoA, AS tak seenaknya saja menyatakan bahwa Iran telah melanggar kesepakatan dan menyerahkan kepada PBB bila sanksi memang perlu diberikan pada Iran.
Tarik ulur Iran-AS ini terjadi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang cukup muram di Iran. Pejabat kesehatan Iran pada Rabu mengumumkan adanya tambahan 13.421 pasien COVID-19 hari itu, sementara 480 pasien meninggal dalam waktu 24 jam terakhir. Total angka kematian akibat COVID-19 di Iran saat ini mencapai 42.941 kasus, dan dimungkinkan akan terus bertambah.
