Tim Editor
ERA.id - Kementerian Luar Negeri AS tengah mencari keberadaan sebotol wiski senilai 5.800 dolar AS atau sekitar Rp83,1 juta yang diberikan pemerintah Jepang kepada eks Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.
Pemberitahuan dari Kantor Kepala Protokoler Kemlu AS bertanggal 22 Juli mendaftar hadiah dari pemerintah asing kepada karyawan federal AS pada 2019. Dokumen itu menyebutkan sebotol wiski diberikan kepada eks Menlu Pompeo oleh pemerintah Jepang pada 24 Juni 2019.
Namun, dalam pemberitaan itu, yang dirilis dalam Catatan Federal, Kamis, (5/8/2021), hadiah tersebut diberi keterangan "tidak diketahui keberadaannya".
"Kementerian tengah mendalami hal ini dan penyelidikan sedang berlangsung," bunyi catatan kaki pada dokumen itu, melansir ANTARA.
Investigasi ini pertama kali dilaporkan koran New York Times, yang menyebutkan bahwa pejabat AS dibolehkan menyimpan hadiah yang nilainya kurang dari 390 dolar AS. Untuk nilai di atas itu, mereka harus membeli jika mau memilikinya.
Saat dimintai komentarnya, pengacara Pompeo William Burck mengatakan Pompeo "tidak ingat" pernah menerima botol wiski tersebut.
"(Ia juga) tidak memahami apa yang terjadi pada botol itu. Dia juga tidak mengetahui penyelidikan apa pun terkait keberadaannya. Dia tidak punya gambaran di mana botol wiski ini berada."
Kemlu AS tidak merespons saat dimintai komentarnya, melansir ANTARA.
New York Times mengutip dua sumber anonim yang mengetahui hal itu. Mereka mengatakan pemerintah AS tidak pernah menerima pembayaran dari sebotol wiski itu dan Kemlu telah meminta inspektorat jenderal untuk mencari tahu apa yang terjadi.
Artikel koran tersebut juga menyebutbelum jelas apakah Pompeo pernah menerima hadiah tersebut karena dia berkunjung ke Arab Saudi pada 24 Juni 2019 ketika pejabat Jepang memberikannya kepada Kemlu AS.
Pada April saat dirinya menjabat Menlu di pemerintahan Donald Trump, Pompeo dituduh dalam sebuah laporan pengawas pemerintah telah melanggar kode etik federal yang mengatur penggunaan sumber daya yang dibiayai pajak ketika dia dan istrinya meminta pegawai Kemlu mengerjakan tugas pribadi lebih dari 100 kali.
Pompeo membantah laporan itu dengan mengatakan tuduhan tersebut bermotif politik dan penuh dengan kekeliruan faktual.
Pompeo menjabat hingga 20 Januari ketika Trump yang berasal dari Partai Republik meninggalkan Gedung Putih setelah dikalahkan Joe Biden dari Partai Demokrat pada pemilihan bulan November.
Pompeo dipandang sebagai salah seorang anggota Republik yang berambisi menjadi presiden pada 2024 meski dirinya belum mengonfirmasi hal ini.
