Tim Editor
ERA.id - Oragnisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai meragukan klaim dari Korea Utara terkait penanganan Covid-19. WHO menyebut kasus Covid-19 di Korea Utara akan semakin memburuk dan tidak terkendali.
Kepala Darurat WHO Michael Ryan mengatakan kasus Covid-19 di Korea Utara tidak akan selesai dalam waktu singkat. Hal ini lantaran media pemerintah dinilai tidak melaporkan jumlah pasti kasus Covid-19 yang terjadi di Korea Utara.
"Kami berasumsi situasiny semakin buruk, bukan lebih baik," kata Michael Ryan, dikutip CNN, Jumat (3/6/2022).
Michael Ryan juga mengatakan bahwa WHO tidak memiliki akses informasi istimewa apa pun di luar jumlah yang dilaporkan secara publik oleh media pemerintah.
Begitu juga dengan wilayah Pyongyang, yang disebut tidak pernah secara langsung mengkonfirmasi berapa banyak orang yang sudah terpapar. Para ahli menduga angka-angka yang dirilis oleh media pemerintah yang tidak dilaporkan secara benar.
"Kami memiliki masalah nyata dalam mendapatkan akses ke data mentah dan situasi aktual di lapangan," jelas Ryan.
Media pemerintah Korea Utara mengatakan gelombang Covid telah mereda, setelah jumlah harian penderita demam mencapai 390.000 sekitar dua minggu lalu.
WHO dan sejumlah negara termasuk Korea Selatan dan China telah menawarkan bantuan kesehatan, termasuk vaksin untuk Korea Utara.
"WHO telah menawarkan bantuan dalam beberapa kesempatan, termasuk vaksin dan pasokan (obat)," ujarnya.
Menurut laporan KCNA, Korea Utara melaporkan 96.610 lebih banyak orang menunjukkan demam di tengah penguncian nasional yang bertujuan menahan wabah Covid-19 pertama yang dikonfirmasi di negara miskin itu. Namun dalam laporan itu tidak disebutkan apakah ada kematian baru yang disebabkan oleh Covid-19.
KCNA mengatakan provinsi-provinsi "mengintensifkan" kampanye anti-epidemi mereka, termasuk memberlakukan beberapa penguncian dan blokade pantai, meningkatkan produksi obat-obatan dan pasokan medis, serta melakukan pekerjaan disinfeksi.
Perdana Menteri Korea Utara Kim Tok Hun melakukan pemeriksaan terhadap sepasang pabrik farmasi untuk memenuhi kebutuhan, termasuk memenuhi standar internasional.
"Produksi dan suplai obat yang cukup merupakan prasyarat untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat dalam kampanye anti-epidemi yang ketat saat ini," kata Kim Tok Hun.
