Tim Editor
ERA.id - Hari Populasi Sedunia (World Population Day) diperingati setiap tahun pada tanggal 11 Juli. Peringatan ini bertujuan memusatkan perhatian pada urgensi dan pentingnya isu-isu kependudukan.
Dalam peringatan Hari Populasi Sedunia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membeberkan manfaat data inklusif dan responsif dalam kependudukan dan keluarga berencana.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya mengatakan data inklusif mengacu pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang mencakup semua kelompok dan segmen masyarakat secara merata.
Itu artinya, dalam konteks kebijakan atau penelitian, data inklusif mencakup informasi, sosial, ekonomi dan budaya tanpa membiarkan kelompok tertentu tidak terwakili atau diabaikan. Pentingnya data inklusif terletak pada kemampuan untuk memberikan gambaran lengkap dan akurat tentang kondisi masyarakat secara keseluruhan,
Sementara itu, data responsif mengacu pada kemampuan data untuk merespon perubahan dan dinamika dalam masyarakat atau lingkungan tertentu. Data responsif tak hanya memberikan gambaran tentang kondisi saat ini, tapi memberikan wawasan yang cukup untuk merancang tindakan atau intervensi yang tepat.
Berikut manfaat data inklusif dan responsif dalam kependudukan dan keluarga berencana, dari Bonivasius saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta pada Kamis (11/7/2024).
1. Akurasi perencanaan kebijakan
Bonivasius mengatakan data inklusif memastikan bahwa semua kelompok masyarakat termasuk lam survei dan pemetaan demografi.
"Ini memungkinkan pemerintah memahami kebutuhan populasi dengan lebih baik dan merencanakan program keluarga berencana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang beragam di Indonesia," katanya.
2. Pemerataan akses
Selain itu, data responsif membantu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan layanan keluarga berencana.
"Pemerintah dapat merancang kebijakan yang menyediakan akses yang setara untuk semua orang, termasuk daerah terpencil atau masyarakat yang rentan," ujarnya.
3. Peningkatan partisipasi
Bonivasius mengatakan data inklusif membantu mengidentifikasi hambatan sosial, ekonomi atau budaya yang mempengaruhi partisipasi dalam keluarga berencana.
"Pemerintah bisa mengambil langkah untuk mengurangi hambatan tersebut. Seperti memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal atau menawarkan metode kontrasepsi yang sesuai dengan preferensi budaya," jelasnya.
4. Pemantauan dan evaluasi
Data yang responsif memungkinkan pemerintah secara efektif memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan dan program keluarga berencana.
"Pemerintah dapat mengetahui apakah program-program tersebut mencapai tujuan mereka dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat," bebernya.
5. Pengambilan keputusan yang berbasis bukti
Terakhir, Bonivasius mengatakan data yang inklusif dan responsif, kebijakan dapat dibuat berdasarkan bukti yang kuat tentang kebutuhan dan kondisi masyarakat.
"Pemerintah memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan reproduksi masyarakat Indonesia secara keseluruhan." ucapnya.
