Tim Editor
ERA.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya setiap ibu pascapersalinan sebelum pulang dari fasilitas kesehatan sudah di pasang kontrasepsi.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes, dalam kegiatan Apresiasi KB Pasca Persalinan “ASIK KBPP-Bidan”, Selasa (25/06/2024).
Menurutnya di era digital saat ini, media sosial memiliki peranan penting dalam mengedukasi masyarakat agar lebih menyadari betapa pentingnya KB pasca persalinan.
"BKKBN terus berupaya dan berharap, Ibu setelah melahirkan sebelum pulang dari fasilitas kesehatan atau rumah bersalin berkenan untuk dipasang alat kontrasepsi, dengan KB pascapersalinan (KBPP) memberikan jeda yang cukup antar kehamilan. Sehingga kondisi kesehatan ibu bisa pulih sepenuhnya dan bayi mendapatkan nutrisi yang cukup dengan ASI eksklusif," ujarnya.
Saat ini, masih banyak ditemui ibu setelah melahirkan menolak dipasang kontrasepsi. Alasan menunggu 40 hari, atau takut dengan mitos-mitos terkait penggunaan kontrasepsi. Padahal bila tidak segera pasang kontrasepsi risikonya bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.
Berdasarkan laporan hasil pelayanan kontrasepsi tahun 2021 menunjukkan cakupan pelayanan KBPP masih sangat rendah, hanya sebesar 30,23 persen persen dari total persalinan. Pada 2022 mencapai 18,44 persen dari total persalinan dan pada tahun 2023 sebesar 49,1 persen. Capaian tersebut masih jauh dari target KBPP sebesar 70 persen pada tahun 2024.
"Salah satu kendala utama rendahnya capaian KBPP adalah adanya persepsi negatif terhadap KBPP yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya, nilai-nilai agama, dan stigma sosial. Sehingga sangat diperlukan edukasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu bersalin," ujar Wahidin.
Menurutnya, bidan dapat menjadi salah satu subjek penting dalam melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KBPP kepada masyarakat. Adapun proporsi bidan saat ini cukup besar, menduduki urutan kedua dari seluruh tenaga kesehatan di Indonesia.
"Bidan dapat memainkan peran penting dalam memberikan KIE kesehatan reproduksi dan KBPP yang berkualitas. Juga dalam memberikan pemahaman yang komprehensif serta mengubah persepsi Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, dan ibu pascasalin," tuturnya.
Sosial media, alternatif sarana edukasi KB Pasca Persalinan
Bidan Yuyun Betty Budiersih yang juga penggiat sosial media Tiktok @bidan ganteng, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Kespro & KB Pascapersalinan dan Pengumuman Apresiasi KB Pasca Persalinan “ASIK KBPP-Bidan” mengungkapkan, bidan dapat menjadi ujung tombak dalam membantu BKKBN meningkatkan capaian pelayanan KBPP.
Melalui konten di Tiktok yang telah ditekuni selama lima tahun, bidan Yuyun berharap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Ia juga berusaha menjawab mitos-mitos yang terlanjur berkembang di masyarakat, misalnya terkait penggunaan kontrasepsi.
"Saya selalu berupaya dalam berkonten memasukan unsur humor sehingga tidak melulu hanya tentang edukasi saja. Selain itu saya juga membuka konsultasi melalui grup whatsapp," jelasnya.
Menurutnya, apabila ingin sukses dalam berkonten di sosial media harus bisa membuat konten yang berbeda namun positif. Tiktok Bidan Ganteng sampai saat ini sudah memiliki 1,6 juta pengikut.
Hasil kinerja bidan
Sementara itu di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd mengungkapkan, kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan berbagai platform sosial media sebagai sarana KIE.
Apa yang dilakukan Bidan Yuyun bisa menjadi salah satu contoh yang keren dan bisa diikuti.
Menurut Sukaryo Teguh, dari tahun 2023 hingga saat ini capaian peserta KB modern bisa mencapai angka di atas 60 persen. "Ini juga salah satu hasil dari kinerja bidan," ujarnya.
Penggunaan media sosial seperti tiktok sebagai sarana KIE kesehatan reproduksi sangat bagus untuk terus didorong oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan untuk meningkatkan jangkauan informasi kepada masyarakat. "Namun tentunya juga penggunaan media sosial tetap harus memperhatikan etika."
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dr. Ade Jubaedah, SSiT, MM, MKM dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya pada bidan yang terus melakukan inovasi melalui media sosial. Sehingga konselor atau edukator melalui media sosial bisa meningkat jumlahnya.
