Tim Editor
ERA.id - Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) akan menggelar aksi yang berlangsung di kawasan Monas Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat siang
Panglima GNPR, Slamet Maarif menyampaikan tuntutan dalam aksi pada hari ini salah satunya mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya.
"Kami menuntut yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Politik dan Pemerintahan," kata Panglima GNPR 411, Slamet Maarif di Jakarta.
Ia menjelaskan, bahwa pemerintahan presiden Jokowi gagal dalam memimpin negara ini.
"Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik," katanya.
Lebih lanjut, kata dia, GNPR dan rakyat telah beberapa kali turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat atas berbagai kebijakan pemerintah yang harus segera diperbaiki, agar kehidupan masyarakat lebih baik lagi.
"Namun seluruh aspirasi tersebut tidak pernah digubris dan diindahkan," katanya.
Maka dari itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu melaksanakan hak check dan balance terhadap jalannya pemerintahan melalui antara lain aksi turun ke jalan sebagai konsekuensi negara berdemokrasi
sesuai amanat konsitusi yang tertuang dalam Pasal 21 Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 yang telah diratifikasi oleh UU No 39/1999 bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri dan kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah.
"Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 jelas menegaskan dan menjamin hak rakyat dan masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat," ujarnya.
