Tim Editor
ERA.id - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggagas adanya Kementerian Pemberdayaan Disabilitas. Hal ini tercetus saat Ganjar bertemu Badan Pengurus Pusat (BPP) Persatuan Pengusaha Disabilitas Indonesia (PERPEDIN), di Yogyakarta, Minggu (17/12/2023).
"Ya, nanti akan kami bentuk tim untuk menanggapi aspirasi dari teman-teman PERPEDIN," ujar Ganjar di sela menghadiri Kirab Budaya Nitilaku dalam rangka HUT ke-74 Universitas Gadjah Mada (UGM).
Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu menyatakan selama menjabat Gubernur Jawa Tengah kerap melibatkan kalangan disabilitas dalam mengambil kebijakan.
"Saat Musrenbang kita ajak teman-teman disabilitas, perempuan dan anak. Dan, mereka mendapat prioritas," tandasnya.
Ketua BPP PERPEDIN Bambang Susilo mengusulkan kementerian tersebut ke Ganjar sebagai bagian aspirasi dari para difabel. Menurutnya, kaum difabel masih diposisikan sebagai objek dan dipinggirkan. Akibatnya mereka memiliki tingkat pendidikan sangat rendah dan mengalami demotivasi atau rendah diri.
Padahal populasi penyandang disabilitas yang tercatat Survei Ekonomi Nasional (Susenas) mencapai 28,05 juta jiwa. Jumlah ini setara 10,38 persen populasi nasional pada 2020, dengan jumlah kaum difabel terbanyak pada usia lanjut.
"Selama ini, isu disabilitas hanya ditangani secara sosial dan itu kurang maksimal," kata Bambang.
Ke depan, menurut dia, penting untuk melakukan pemberdayaan ekonomi khusus disabilitas.
"Tadi usulan kami soal pemberdayaan ekonomi disabilitas sudah kita sampaikan ke Pak Ganjar bahwa disabilitas keterkaitan ekonomi ini harus diberdayakan secara khusus," paparnya.
Ia juga meminta pemerintah dapat membentuk pelaku usaha atau UMKM khusus dari disabilitas.
"Jadi harapan kami ke depan pemerintah akan lebih ke pemberdayaan kawan-kawan penyandang disabilitas utamanya nanti akan mengusulkan terkait pembentukan sebanyak-banyaknya pelaku usaha UMKM khusus dari disabilitas," ungkapnya.
Untuk itu, Bambang juga mendukung Ganjar untuk membentuk kementerian yang khusus mengurusi disabilitas.
"Ke depan harapan kami ada kementrian yang mengurusi disabilitas karena ini akan menjadi barometer seberapa jauh kepedulian pemerintah terhadap kaum disabilitas," tandasnya.
