Tim Editor
ERA.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit sepakat dengan ide untuk membongkar jalur permanen sepeda di jalan protokol Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.
Hal itu ia tegaskan usai para pimpinan Komisi III DPR memberi masukan.
"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Sigit pada rapat Komisi III, di kompleks gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/6/2021) kemarin.
Uniknya, mantan Kabareskrim ini akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda terkait luasan jalur sepeda, jam operasional hingga zonasi, untuk kemudian dikoordinasikan dengen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Kami akan studi banding ke beberapa negara terdekat kita. Sehingga kemudian pengaturan rute sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga. Terkait dengan jamnya, kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja, ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah DKI," ujar Sigit.
Menanggapi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan menampung seluruh masukan terkait keberadaan jalur pesepeda termasuk ide Kapolri Sigit.
Terkait dengan jalur sepeda tersebut, Riza bilang saat ini semua masih dalam proses uji coba, pengkajian, evaluasi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mengeluarkan keputusan.
"Keputusan yang akan diambil ini, akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk masukan dari Pak Kapolri," kata Riza.
Pada prinsipnya, lanjut Riza, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak termasuk pesepeda, pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi, terlebih pengguna kendaraan umum.
"Kita akan berikan pelayanan terbaik dan kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," ucap Riza.
Menanggapi hal tersebut, cendikiawan dari Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla menolak mentah-mentah pembongkaran jalur sepeda yang berada di Jalan Sudirman-Thamrin tersebut.
"Usulan pembongkaran jalur sepeda itu, kalau jadi dilaksanakan, jelas "set back," kemunduran dan akan mengirim pesan yg keliru kepada publik: bahwa "bike to work" itu ndak didukung oleh pemerintah; bhw pemerintah tidak pro-"green policy."
Ramifikasinya bisa panjang," tulis Ulil dalam akun Twitternya.
"Saya mengkritik mereka yg setuju pembongkaran jalur sepeda di Sudirman dan Thamrin, hanya semata2 karena itu programnya Anies. Program siapapun, mau Pak Jokowi atau Anies, kalau bagus ya harus didukung.
Jalur sepeda ini di ibu kota penting. Simbol kebijakan yg 'pro-green.'" tambahnya.
Dari cuitannya itu, ia dengan tegas menilai kebijakan Anies Baswedan adalah simbol dukungan terhadapan penghijauan.
"Ini usulan dari politisi Nasdem, didukung oleh Kapolri. Terus untuk membongkar jalur sepeda ini, Kapolri usulkan studi banding (mungkin ke luar negeri). Wic is, duit lagi.
Ruwet," tandasnya.
Ini usulan dari politisi Nasdem, didukung oleh Kapolri. Terus untuk membongkar jalur sepeda ini, Kapolri usulkan studi banding (mungkin ke luar negeri). Wic is, duit lagi.
Ruwet. 🙊 https://t.co/3zoratycCK
— Ulil Abshar-Abdalla (@ulil) June 17, 2021
