Tim Editor
ERA.id - Sebuah pesan berantai disampaikan seorang warga Jakarta Barat mengaku bernama Martin beredar dan viral di jejaring pesan WhatsApp, sejak Sabtu malam (17/7).
Dalam tulisannya yang diberi judul "Diperas Kartel Kremasi", Martin menceritakan saat orangtuanya meninggal dunia di sebuah rumah sakit (RS) yang tidak disebutkan namanya.
Di RS itu, dia mengaku dihampiri seseorang yang mengaku dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Petugas tersebut mengatakan, bisa membantu mencari krematorium dengan biaya hingga Rp48,8 juta.
Dia mengaku terkejut dengan besaran biaya yang disebutkan petugas tersebut. Pasalnya, 6 minggu lalu saat saudaranya meninggal dunia dan dikremasi paketnya tidak sampai Rp10 juta. Lalu, 2 minggu kemudian saudara lainnya meninggal dunia akibat Covid-19 biaya kremasinya sebesar Rp24 juta per orang.
"Bagaimana harga bisa meroket begini tinggi dalam waktu singkat?" tanya dia.
Berikut bunyi pesan lengkap warga tersebut:
Diperas Kartel Kremasi
Senin pagi 12 Juli, Ibunda kami meninggal di RS, Dinas Pemakanan "membantu" mencarikan krematoriumnya. Kemudian kita dihampiri orang yang mengaku Dinas Pemakaman menyampaikan bahwa Paket Kremasi Rp.48.8 juta, jenazah bisa segera dikremasi di Karawang, dan harus cepat karena RS lain juga ada yang mau ambil slot ini.
Kami terkejut karena 6 minggu lalu kakak kami meninggal dan dikremasi, paket ini tidak sampai Rp 10 juta. Lalu 2 minggu kemudian besan kakak kami meninggal bersama anak perempuannya akibat covid, paketnya Rp 24 juta/orang. Bagaimana harga bisa meroket begini tinggi dalam waktu singkat?
Kami terkejut dan mencoba menghubungi hotline berbagai Krematorium di Jabodetabek, kebanyakan tidak diangkat sementara yang mengangkat jawabnya sudah full. Kami menghubungi orang yang dulu mengurus kremasi kakak dan dapat keterangan bahwa memang segitu sekarang biayanya... kemudian dia juga tawarkan Rp.45 juta, jenazah juga bisa segera di kremasi tapi besok di Cirebon.
Dari teman kami juga mendapat beberapa kontak yang biasa mengurus kremasi. Ternyata slot bisa dicarikan tapi ada harganya, bervariasi dari Rp 45 juta sampai Rp 55 juta.
Karena didesak RS agar jenazah bisa segera dipindahkan, akhirnya pihak keluarga putuskan memilih yang di Karawang, tapi mendapat jawaban "terlambat yg di Karawang ini...sudah diambil orang, nanti teman saya carikan lagi tempat lain". Tak lama kemudian orang yang dimaksud menelepon dan mengkhabarkan dapat slot untuk 5 hari kedepan, di krematorium pinggir kota dengan harganya Rp65 juta.
Segera kami mengerti bahwa kartel telah menguasai jasa mengkremasi sanak family korban C-19 dengan tarif 45 sd 65 juta.
Besok paginya jam 9.30 kami sudah tiba di krematorium di Cirebon. Mobil Jenazah ibu sudah tiba sejak jam 7 pagi, kami memeriksanya memastikan kebenaran peti jenazah mertua yang dibawa. Ternyata di dalam mobil jenazah tersebut ada peti jenazah lain, rupanya satu mobil sekaligus angkut dua jenazah.
Sebelum dapat giliran dikremasi kita sempat ngobrol dengan pengurus kremasinya. Dikatakan mereka bahwa hanya ada satu harga kremasi yaitu Rp 2,5 juta. Tapi karena sekarang ada prosedur covid sehingga diperlukan APD, penyemprotan dll sehingga ada biaya tambahan beberapa ratus ribu rupiah.
Betapa nyamannya kartel ini "merampok" keluarga yang berduka, karena biaya peti dan biaya mobil jenazah (satu mobil dua jenazah) harusnya tidak sampai Rp.10 juta. Mereka ini hanya berbekal telpon saja dan bisa booking slot di Krematorium, tidak perlu nongol sementara orang lapangan, orang kecil, yang bekerja dan tidak merasakan tetesan keuntungan ini.
Hari ini Sabtu pagi tgl 17 Juli 2021, istri saya dapat kabar nenek dari kenalan familinya yang barusan meninggal karena Covid, semula ingin di kremasi tapi kaget dan gak kuat dengar biayanya Rp 80 juta itupun harus tunggu beberapa hari lagi. Akhirnya diputuskan dikubur di Rorotan, Gratis dibiayai Pemerintah.
Bila kebetulan pak Anies ada turut membaca curhatan saya kepada teman2. Sebagai warga DKI ingin saya sampaikan permohonan agar bapak selaku Gubernur DKI, baiknya segera menindak tegas bila ada aparat pemakamannya yang berubah fungsi menjadi calo mencari keuntungan (mereka bekerja sama dengan petugas jenazah di RS dan staf Krematorium yang punya hak mengatur slot).
Terhadap usaha jasa pemakaman yang berubah fungsi menjadi lembaga "pemerasan" keluarga korban, baiknya ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Karena ulah mereka adalah sama menyusahkannya seperti ulah virus Covid yang menari diatas penderitaan korbannya.
Selanjutnya sementara usaha mereka harus diambil alih Pemda, jaringan Krematorium Jabodatabek sampai seluruh Jawa Barat/Serang harus Pemda ajak kerja sama. Jaringan penjual peti serta mobil Jenazah beserta sopirnya harus dikendalikan staf Gubernur yang dapat dipercaya.
Yang tak kalah pentingnya....harus tersedia tempat jenazah bermalam seandainya harus berada dalam antrian di krematorium. Karena faktor inilah yang membuat keluarga tak berdaya saat didesak keluar RS sementara tidak tahu harus dibawa kemana.
Yang terakhir adalah melakukan:
1. Himbauan kepada seluruh warganya untuk tidak mencari keuntungan dari korban Covid.
2. Himbauan agar para pengusahanya yang mampu untuk segara membangun tempat2 Kremasi yang mengratiskan keluarga korban.
Bagi keluarga korban, yang penting ada kepastian kapan familinya korban covid dapat dikremasi dan dilarung ke laut.
Tampaknya pihak keluarga akan paham dan sangat bersedia bila membayar biaya Peti, Ambulance, Kremasi, Guci, Sewa Perahu untuk melarung abu jenazah bila totalnya sekitar Rp.10 sd 20 juta rupiah.
Demikian info dan permohonan ini, semoga berguna.
Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat.
Semoga terbentuk gerakan goyong royong seluruh warga DKI agar keluarga menjadi ringan bebannya.
Salam Martin. Penduduk DKI di Jakarta Barat
Hingga saat ini belum ada keteranga resmi dari Pemprov DKI Jakarta menanggapi kabar tersebut.
