Tim Editor
ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut serapan anggaran untuk program uang muka (down payment) DP nol rupiah mencapai Rp219 miliar hingga Oktober 2021 atau baru 88,8 persen dari anggaran sebesar Rp350 miliar yang bersumber dari APBD 2019.
"Perkiraan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp350 miliar sudah 100 persen," kata Anies dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021).
Menurut dia, anggaran tersebut merupakan bagian dari skema fasilitas pembiayaan penyediaan rumah.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan skema tersebut memerlukan anggaran dan pelibatan banyak pihak.
Saat ini, lanjut dia, penyediaan hunian DP nol rupiah dilaksanakan BUMD yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta dengan Pergub Nomor 51 tahun 2019 tentang penugasan kepada BUMD terkait untuk penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Anies mengungkapkan Perumda Sarana Jaya membangun sebanyak 780 unit hunian DP nol.
Selain itu, penyediaan hunian oleh Perum Perumnas melalui perjanjian kerja sama dengan rincian di Bandar Kemayoran sebanyak 38 unit dan Sentraland Cengkareng sebanyak 124 unit.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan pandangan umumnya salah satunya soal realisasi DP nol rupiah.
Pandangan yang dibacakan Anggota DPRD DKI dari PSI William Aditya Sarana itu meminta penjelasan rendahnya serapan DP nol rupiah.
PSI menyebutkan target program itu sekitar 300 ribu unit rumah untuk MBR dengan anggaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan BUMD PT Pembangunan Sarana Jaya.
"Akhir-akhir ini tampaknya program DP nol rupiah menjadi program yang dipinggirkan, realisasi hingga akhir tahun 2020 tidak sampai seribu unit atau kurang dari 0,3 persen," ucap William.
