Tim Editor
ERA.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan sumur resapan di Ibu Kota efektif menekan banjir, khususnya dalam dua tahun terakhir.
"Sudah dilihat, sudah dirasakan dua tahun ini, efektivitas sumur resapan cukup baik," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Rabu, menanggapi kritikan dari anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan terkait sumur resapan.
Riza menambahkan program sumur resapan sudah lama dilakukan dan tidak hanya dilakukan pada era pemerintahannya.
"Perlu diketahui program sumur resapan ini program yang sudah dilaksanakan sebelum sebelumnya, bukan hanya di zaman sekarang saja dan program ini sangat baik membantu mempercepat genangan air segera surut," imbuhnya.
Riza mengatakan semua program termasuk penanganan banjir di Jakarta dievaluasi dan didiskusikan bersama DPRD DKI dan direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian disetujui bersama.
Program tersebut, lanjut dia, dapat ditolak, ditambah, atau dikurangi tergantung pembahasan dengan para wakil rakyat.
"Dalam dua tahun ini, terasa manfaat dari sumur resapan. Namun, demikian kami menghormati pendapat teman-teman di dewan, nanti silakan dibahas, didiskusikan di komisi terkait," ucapnya.
Sebelumnya, dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Perda DKI tentang APBD 2022 di Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (16/11), mereka mengkritik kebijakan penanggulangan banjir.
Pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto.
Salah satu yang dikritik adalah proyek sumur resapan dan merekomendasikan untuk dihapus.
"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan, kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," kata mantan artis cilik yang dikenal dengan nama Tina Toon itu.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya menolak usulan anggaran sebesar Rp100 miliar lebih yang akan digunakan untuk pembuatan sumur resapan.
Penolakan itu dilakukan pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2022.
Alasannya untuk menghapus anggaran pembuatan drainase vertikal karena program itu dianggap tidak memberikan dampak dan manfaat dalam pengendalian banjir.
Padahal, jumlah uang yang digelontorkan sudah sangat besar.
"Tahun ini diajukan sekitar Rp100 miliar sekian, tidak sampai Rp200 miliar. Pada 2021 yang besar, Rp416 miliar kalau tidak salah. Besar kan," ujar Gembong di DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/11).
