Tim Editor
ERA.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut program sumur resapan bermanfaat untuk mengendalikan banjir, terutama di daerah yang memiliki topografi cekungan.
"Semua program itu bagus, tentu sumur resapan bisa dimanfaatkan untuk daerah yang memang cekung," kata Heru saat memberikan keterangan pers hari pertama bertugas di Balai Kota Jakarta, Senin (17/10/2022).
Selain daerah cekung, lanjut dia, sumur resapan juga bisa dibuat di daerah yang berada di bawah permukaan sungai.
Terkait kelanjutan program tersebut, kata dia, pihaknya akan membahas program itu dengan legislatif atau DPRD DKI. "Itu nanti kami lihat, pembahasannya dengan Ketua DPRD," imbuh Heru.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang hadir dalam kesempatan yang sama mengatakan program sumur resapan adalah program yang baik.
Namun, ia menilai selama ini pembuatan sumur resapan itu tidak tepat pada tempatnya.
"Sebetulnya sumur resapan itu program baik, cuma salah penempatannya. Kalau di jalan aspal dipasang sumur resapan, airnya tidak meresap, akhirnya air diambil sumur resapan, dibuang keluar kan tidak ada gunanya," ucapnya.
Ia pun meminta agar penanganan banjir dilakukan dari hulu dan hilir sehingga sumur resapan bisa lebih optimal.
"Hulu hilir dibereskan. Pertanyaannya apakah itu masih banjir? saya jawab iya masih banjir, yang kecil-kecil itu dibereskan. Hulu hilir belum beres, sumur resapan masuk dan salah pula penerapannya," katanya.
Ia pun mendorong Pemprov DKI memberikan hibah kepada daerah penyangga seperti di Bogor, agar kawasan Puncak dapat dijaga terkait pengendalian banjir.
"Jakarta daerah di bawah dan penyangga Jakarta harus diberi hibah, seperti era dulu, Bogor dikasih supaya jangan bangun Puncak," ucapnya.
Sebelumnya, program sumur resapan adalah salah satu program yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun setidaknya 16.000 sumur resapan pada 2021, namun sebagian di antaranya menuai kritik karena penempatan yang dinilai tidak tepat dan desain teknis yang tidak sesuai standar.
DPRD DKI kemudian mencoret usulan anggaran program itu pada 2022.
