Tim Editor
ERA.id - Anggota DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran program penanganan banjir Pemerintah Provinsi DKI untuk pembuatan sumur resapan vertikal pada 2022.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Nova Paloh mengatakan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp330 miliar kepada DPRD pada KUA-PPAS 2022, namun alokasi tersebut dihapus saat pembahasan Rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Rabu (24/11/2021) lalu.
"Di-nol-kan (anggaran sumur resapan) dari forum Banggar kemarin. Jadinya tidak ada kegiatan lagi untuk sumur resapan," ujar Nova saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Nova menjelaskan anggaran sumur resapan dipangkas lebih dari separuh sehingga tersisa Rp120 miliar sebelum dibawa ke Rapat Banggar saat pembahasan di Komisi D DPRD DKI.
"Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 miliar. kalau di Banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinol kan," ucapnya.
Pencoretan anggaran sumur redapan tersebut, Nova menyebut bahwa program drainase vertikal tak akan lagi dilaksanakan pada 2022.
Menurut Nova, ada sejumlah alasan anggota Banggar memutuskan menghapus seluruh anggaran sumur resapan.
Salah satunya, karena fungsi dari sumur resapan dinilai belum signifikan mengatasi banjir di ibu kota.
"Mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu," ucapnya.
Diketahui, kritik soal tidak efektifnya sumur resapan beberapa kali dilontarkan anggota DPRD DKI Jakarta.
Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim program sumur resapan cukup efektif untuk menangani banjir di Ibu Kota.
Menurutnya, sumur resapan dibuat pihaknya di tempat-tempat yang sering terjadi genangan ketika hujan melanda.
"Ya kan sudah dilihat, rasakan dua tahun ini, efektivitas sumur resapan kan cukup baik, kemudian juga dibuat kolam olakan, selain program gerebek lumpur, program pembuatan situ, embung, waduk, polder, kemudian tanggul program lainnya normalisasi, naturalisasi semua kan dibuat," kata Riza beberapa waktu lalu.
Sekadar diketahui, tahun depan, Anies dan Ariza sendiri bakal melepaskan jabatannya pada bulan Oktober, 2022.
