Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati dan Jokowi bertemu pada Kamis (18/8/2022) pekan lalu.
"Pada hari Kamis yang lalu, Ibu Mega sudah bertemu dengan Presiden Jokowi, dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Menurut Hasto, ada lebih dari satu nama untuk mengisi kursi MenPAN-RB yang disodorkan Megawati kepada Jokowi. Namun dia tak mau membocorkan siapa-siapa saja nama yang dicalonkan.
"Ya ada beberapa nama. Lebih dari satu," kata Hasto.
Hasto menjelakan, meskipun Megawati sudah menyerahkan sejumlah nama untuk dipilih sebagai MenPAN-RB, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi selaku presiden.
Hal ini, kata Hasto, merupakan bentuk komitmen Megawati dalam mengharomati sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.
"Ibu Megawati Soekarnoputri ini menghormati sistem presidential, sehingga nama-nama sudah diserahkan. Sehingga bapak Presiden Jokowi lah yang akan menetapkan dan menentukan kapan momentumnya," kata Hasto.
Sebelumnya, kata Hasto, PDIP menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjo, setelah 40 hari masa berkabung selesai.
Karena sudah melewati 40 hari, Hasto memprediksi dalam waktu dekat Jokowi akan mengumumkan nama MenPAN-RB.
"Itu sudah terpenuhi dan sekarang presiden lah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti pak Tjahjo," kata dia.
Sementara terkait dengan isu perombakan kabinet, PDIP percaya bahwa jika presiden melakukan reshuffle, maka itu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan. Dia menekankan di satu sisi PDIP melihat reshuffle terlalu sering tak baik, namun memahami jika reshuffle harus dilakukan presiden jika menteri kurang berkinerja baik.
Bagi PDIP, lanjut Hasto, skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong dan agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi, koneksitas, dan koordinasi. Serta mengambil langkah terobosan dalam mencetak prestasi.
“Tapi dalam hal evaluasi presiden, menteri tidak berprestasi, PDI Perjuangan mengusulkan presiden mengambil suatu tindakan yang tegas. Karena kalau kita monitor dari instrumen evaluasi saja akibat tekanan global, ini kan terjadi kenaikan yang mana berdampak bagi rakyat miskin, bagi yang berpenghasilan tetap seperti pensiunan. Sehingga seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis,” papar Hasto.
