Tim Editor
ERA.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kementerian Kominfo RI tidak terburu-buru membantah adanya kebocoran data pada registrasi SIM prabayar. Demikian disampaikan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Kamis (1/9/2022).
PSI berharap, Kominfo benar-benar melakukan pengecekan pada data yang beredar di dunia maya sebelum terburu-buru membantah. “Ini kejadian yang terus berulang. Pemerintah harus benar-benar mencari solusi pada masalah kebocoran data ini ketimbang hanya buang badan,” ujar Sigit.
Bantahan Kominfo disampaikan menanggapi postingan seseorang bernama Bjorka pada forum daring brached.to. Di forum itu, Bjorka menjual data berisi 1,3 miliar pengguna berukuran 87 GB. Data yang diklaim diambil dari Kementerian Kominfo itu dibanderol seharga 50 ribu dolar AS.
Sigit mengatakan, masyarakat sebetulnya sudah lama mencurigai data pendaftaran kartu prabayar bocor ke pihak ketiga. “Indikatornya jelas, pemilik nomor baru tiba-tiba ditawari berbagai macam melalui pesan SMS atau WhatsApp, mulai dari tawaran kredit tanpa agunan, obat kuat, sampai judi online. Ada juga orang yang tiba-tiba ditagih untuk membayar utang padahal tidak berutang. Kalau ini terjadi pada nomor lama, mungkin banyak kemungkinan, tapi kalau terjadi pada nomor yang baru diregistrasi, wajar kalau masyarakat curiga,” ungkap Sigit.
Di tengah belum adanya kesepakatan antara DPR RI dan Kominfo untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), PSI berharap Kominfo bisa lebih serius mencegah dan menyelidiki setiap kebocoran data pribadi, apalagi jika dicurigai melibatkan Kominfo sendiri. “Tidak usah terburu-buru membantah, lah. Selidiki dulu dengan benar agar tidak kembali berulang,” tegas Sigit.
Masih menurut Sigit, masyarakat sudah bosan dengan berita pembobolan data pribadi. “Hampir setiap bulan ada berita kebocoran jutaaan sampai ratusan juta data pribadi. Kadang malah bisa sampai beberapa kali,” katanya.
Sigit berharap Kominfo tidak menganggap enteng hal ini. “Jika masyarakat menjadi apatis dengan perlindungan data pribadi, menurut saya ini kegagalan besar pada literasi digital yang yang selama ini menjadi program andalan Kominfo,” pungkasnya.
