Tim Editor
ERA.id - Menkopolhukam Mahfud MD angkat bicara soal hacker Bjorka yang diduga melakukan peretasan dokumen negara dan membocorkan atau doxing ke pejabat negara atau pemerintahan Indonesia.
Mahfud membenarkan Bjorka melakukan peretasan.
"Soal anu ya, bocornya data negara lah. Itu nanti masih akan, kita, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi VII saya, terjadi di sini, di sini, di sini," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/09/2022).
Mahfud menduga data yang bocor itu bukanlah dokumen rahasia Indonesia. Data yang diretas itu, sambungnya, merupakan data yang terbuka untuk umum.
"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini. Kan cuma itu aja, ndak ada rahasia negara kalau yang saya baca, dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud kembali mengatakan diduga data yang dibocorkan hacker Bjorka ini bukanlah data penting atau yang bersifat rahasia. Terkait apakah hacker ini akan diburu, dia tak mengungkapkannya.
Mahfud hanya mengatakan pemerintah masih akan melakukan pendalaman terkait tindakan hacker Bjorka ini.
"Tetapi itu bisa juga, apa, sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana mana, cuma kebetulan sama, gitu. Oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini," ungkapnya.
Sebelumnya, hacker Bjorka ramai dibicarakan di media sosial. Sebab, hacker ini disebut-sebut telah melakukan peretasan atau membocorkan dokumen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Istana menepis kabar itu. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan tidak ada satupun dokumen Jokowi yang diretas Bjorka.
"Tidak ada data isi surat surat apapun yang kena hack," kata Heru kepada wartawan, Sabtu (10/09/2022).
Heru menambahkan upaya peretasan merupakan tindakan melanggar hukum. Oleh karena itu, Heru mengatakan Istana Kepresidenan meminta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan. Hacker Bjorka akan diburu.
"Namun, upaya-upaya meng-hacker itu sudah melanggar hukum. Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum dengan cepat. Nanti ada statement resmi dari yang terkait," ucap Heru.
Diketahui, sebelumnya viral di media sosial yang menyebutkan sebanyak dokumen rahasia Presiden Jokowi diduga bocor. Pihak yang mengeklaim peretasan itu adalah Bjorka.
Dilihat di akun Twitter @darktracer_int, dijelaskan ada 679.180 surat transaksi dan dokumen rahasia Presiden Indonesia diduga diretas Bjorka. Dari dokumen yang bocor ini, beberapa diantaranya disebutkan merupakan berkas-berkas dari Badan Intelijen Negara (BIN).
"Contains letter transactions from 2019-2021 as well as documents sent to the President including a collection of letter sent by the State Inttelligence Agency (Badan Intelijen Negara) which are labeled as secret," tulis Bjorka.
Dikonfirmasi, Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto membantah hal tersebut. Wawan mengatakan informasi itu adalah hoaks.
"Hoaks itu, dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran," kata Wawan kepada wartawan, Sabtu (10/09/2022).
Wawan menjelaskan dokumen BIN ke presiden tidak akan bocor. Sebab, sambungnya, dokumen yang dikirimkan BIN ke presiden memakai pengamanan yang selalu diganti setiap saat
"Apalagi jika itu surat atau dokumen ke Presiden, selalu dilakukan melalui kripto (sandi), dan kripto setiap saat diubah. Jadi dokumen BIN ke Presiden tidak bocor," ucapnya.
