Tim Editor
ERA.id - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah meminta wacana presiden lebih dari dua periode dihentikan. Wacana ini dituding digerakkna oleh kelompok tertentu dan dinilai tidak sehat bagi demokrasi.
Hal itu menjadi salah satu poin pernyataan sikap LHKP Muhammadiyah dalam temu nasional lembaga ini di Magelang, Minggu (18/9). “Berbagai manuver politik yang terus membombardir dah menjejalkan pengaruhnya melalui media informasi. Salah satunya adalah berupa wacana yang secara sengaja digerakkan oleh kelompok tertentu terkait pencalonan presiden untuk memimpin lebih dari dua periode,” tutur Ketua LHKP Muhammadiyah Agus HS. Reksoprodjo.
Untuk itu, LHKP Muhammadiyah mendesak pihak-pihak tersebut mengakhiri wacana itu. “Wacana tersebut jelas tidak sehat bagi demokrasi yang menjadi amanah reformasi serta semangat pembatasan kekuasaan sebagaimana telah ditegaskan oleh konstitusi. Oleh karena itu, wacana tersebut harus tegas dihentikan,” kata dia.
Lembaga di bawah PP Muhammadiyah itu juga menilai polarisasi politik sebagai dampak dari taktik politik elektoral yang cenderung berupaya terus membelah dan bukannya merangkul kesatuan. Strategi politik itu telah menyebabkan terjadi kutub-kutub masyarakat yang tidak kondusif di satu negara yang berlandaskan kesatuan dalam keberagaman.
“Penyebab polarisasi itu terindikasikan akibat sistem salah kaprah ambang batas pencalonan presiden yang yang mengantarkan pada praktik politik transaksional-oligarkis serta menutup kesempatan masyarakat luas untuk menjadi kandidat secara adil dan setara,” kata Agus.
Untuk itu, sudah semestinya semua pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan yang adil bagi rakyat untuk bisa mendapatkan lebih banyak pilihan dan terhindar dari politik pecah belah, teror, atau rasa takut.
“LHKP Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan mendesak partai politik untuk memberikan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam serta tidak menimbulkan benturan di masyarakat,” ujarnya.
LHKP Muhammadiyah juga akan memastikan Pemilu 2024 berlangsung lebih bermartabat dengan memulai pada penguatan nilai, karakater, serta integritas untuk para calon pemimpin nasional. “Pelaksanaan tahapan pemilu harus berjalan demokratis dan terlaksana sesuai tata kelola pemilu yang mampu menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan visioner,” kata dia.
