Tim Editor
ERA.id - Wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode masih ramai diperbincangkan. Ada yang mendukung, tak sedikit pula yang menolak keras wacana tersebut.
Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaedah. Ia dengan tegas menolak masa jabatan presiden tiga periode.
"Saya secara tegas menolak wacana itu," kata Isvie dikutip dari Antara, Minggu (27/6/2021).
Menurut Isvie, masa jabatan presiden cukup dua periode saja sesuai amanat UUD 1945. Namun, jika nantinya ada amendemen UUD tersebut, menurutnya hal itu jadi kewenangan MPR.
"Kalau soal amendemen urusan MPR. Tetapi kalau MPR nanti menyetujui MPR ya itu urusan MPR lain masalahnya. Tapi sebagai anak bangsa kita juga boleh di dengar. Karena apa yang telah diputuskan diikuti yang lain dan itu kita tidak inginkan," tegasnya.
Oleh karena itu, politisi Partai Golkar ini mengaku sangat tidak setuju wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia khawatir jika itu terealisasikan, maka bukan tidak mungkin kepala daerah menginginkan hal yang sama.
"Belum berapa-berapa kok mau kembali. Kita gak setuju. Kita khawatir kalau ini disetujui nanti jabatan gubernur, bupati hingga walikota akan meminta hal yang sama. Jadi kalau begini berbahaya buat negara kita. Kapan ada regenerasi kalau begitu," ucap Isvie.
"Lama-lama bukan tiga periode lagi nanti mau empat periode, lima periode seterusnya. Kan susah kita kalau seperti itu, sehingga saya kira harus dilakukan pembatasan dua periode dan itu sangat bagus," ucapnya.
