Tim Editor
ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus sebesar Rp107,4 triliun per Agustus 2022 atau setara 0,58 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dengan adanya surplus, realisasi pembiayaan anggaran pun menyusut 46 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dari Rp531 triliun menjadi Rp286,8 triliun.
"Dengan surplus ini dan penerbitan utang yang jauh lebih rendah, menjadikan strategi APBN kita sangat sesuai dengan tantangan yang berasal biaya dana yang tinggi, guncangan sektor keuangan, maupun tren kenaikan suku bunga dan penguatan dolar AS," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa September 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (26/9/2022).
Ia menjelaskan surplus APBN berasal dari realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Pendapatan negara per bulan lalu tercatat Rp1.764,4 triliun atau naik 49,8 persen (yoy) dari Rp1.177,8 triliun pada Agustus 2021.
Pendapatan negara tersebut antara lain berasal dari penerimaan perpajakan yang senilai Rp1.378 triliun atau meningkat 53,2 persen (yoy) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp386 triliun, naik 38,9 persen (yoy).
Adapun penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak sebesar Rp1.171,8 triliun atau tumbuh 58,1 persen (yoy) serta kepabeanan dan cukai Rp206,2 triliun yang meningkat 30,5 persen (yoy).
Sementara Sri Mulyani menyebutkan realisasi belanja negara per akhir Agustus 2022 mencapai Rp1.657 triliun atau tumbuh 6,2 persen (yoy) dari akhir Agustus 2021 yang senilai Rp1.560,8 triliun.
Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebanyak Rp1.178,1 triliun atau naik 8,3 persen (yoy) dan transfer ke daerah Rp478,9 triliun atau meningkat 1,3 persen (yoy).
"Kami akan terus menjaga APBN, termasuk pembayaran subsidi dan kompensasi yang diperkirakan akan melonjak tinggi pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2022, yang akan menggunakan penerimaan negara kita yang sangat baik," tuturnya.
Dengan seluruh realisasi tersebut, Bendahara Negara ini menuturkan keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp342,1 triliun dan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp394,2 triliun.
Untuk diketahui, pada kesempatan berbeda, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM membuat semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi membantu orang yang membutuhkan.
"Ada momentum kesempatan gotong royong ketika kelompok mampu tidak mengonsumsi barang subsidi dimanfaatkan orang tidak mampu," ujar dia. (19/9/2022).
Pernyataan itu disampaikan dalam sesi diskusi Jakarta Journalist Center berjudul "Subsidi Tepat Sasaran: Rakyat Senang, APBN Aman Urgensi Pengalihan Subsidi BBM, pada Senin (19/9/2022).
Berdasarkan data 80 persen konsumsi BBM subsidi jenis pertalite digunakan masyarakat menengah ke atas. Dan, 20 persen sisanya digunakan oleh masyarakat kurang mampu.
Adapun untuk solar, 95 persen dinikmati kelompok mampu dan sisanya 5 persen untuk kelompok tidak mampu.
Subsidi BBM dan energi naik tiga kali lipat dari Rp152 Triliun menjadi Rp502,4 Triliun.
