Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen-parlemen dunia, khususnya yang tergabung dalam negara-negara G20 untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Sebab, dampak perubahan iklim telah dirasakan semakin mengemuka.
Hal itu disampaikan Puan dalam Pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).
"Cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, bencana alam terus terjadi silih berganti dan semakin sering terjadi. Pemanasan global telah mencapai 1,1 derajat celcius. Kita harus memiliki sense of urgency," kata Puan.
Parlemen, kata Puan, dituntut untuk semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional antarpalemen untuk beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim.
Kesepakatan itu, menurut Puan, sudah dibicarakan dalam Sidang Umum Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali pada Maret 2022.
"Dengan mengusung tema 'Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change', yang bersama berhasil disepakati deklarasi guna mengarahan parlemen di seluruh dunia dalam akselerasi berbagai langkah mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim," kata Puan.
Dalam mendukung hasil deklarasi itu, Puan lantas memamerkan bahwa DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang merupakan usul inisiatif DPR RI.
Selain itu, DPR RI juga akan mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung parlemen.
Puan menegaskan, hal tersebut merupakan langkah nyata DPR RI untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan memperkuat pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.
"Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan mengusulkan RUU Energi Baru dan Terbarukan sebagai usul inisiatif DPR R, serta mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR RI," kata Puan.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi negara-negara dunia untuk bertindak menurunkan emisi global, mengakselerasi transisi menuju energi terbarukan, serta mengimplementasikan bantuan keuangan dan transfer teknologi bagi negara berkembang.
Puan menilai, dunia perlu membangun mitigasi perubahan iklim yang berpusat pada manusia (people-centered).
"Mitigasi people-centered dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam dan lingkungan hidup. Pada tahap selanjutnya, dituntut kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup," paparnya.
Puan mengatakan, diperlukan perubahan cara berpikir bahwa manusia tidak saja mengambil dari alam, tetapi juga harus memulihkan alam kembali kepada ekosistem yang baik. Kemudian dibutuhkan juga kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata untuk dapat menyentuh permaslahan inti.
"Yaitu mengelola persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup. Industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Suatu program mitigasi dengan pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif," kata Puan.
P20 dihadiri oleh Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco dan para Pimpinan Parlemen Negara G20, termasuk Speaker of The House of Commons Inggris, Sir Lindsay Harvey Hoyle.
Forum ini merupakan rangkaian kegiatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (6/10).
Adapun tema yang dibahas pada Inter-parliamentary Forum P20 adalah tentang peran parlemen dalam memperkuat Multilateralisme di abad 21.
