Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, ada pihak yang mencoba mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan partainya dari koalisi pemerintahan.
Hal itu disampaikan Surya dalam pidatonya saat meluncurkan progam 'NasDem Memanggil' di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
"Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada presiden, keluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan," kata Surya.
Namun, Surya menilai, hal tersebut hanyalah bagian dari tantangan yang harus dihadapi NasDem. Terlebih menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan pasca mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang diusung Partai NasDem ke depan.
Surya menambahkan, meskipun banyak yang mempertanyakan sikap Partai NasDem, dia berani menjamin bahwa komitmen partainya untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai menjabat, tidak pernah berubah.
"Apakah sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin agar tetap sukses pada Pemilu 2024? Saya katakan kita tiadk pernah berubah," tegas Surya.
Surya menegaskan, boleh-boleh saja ada pihak-pihak yang mencoba menguji keteguhan komitemen Partai NasDem dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. Namun, dia memastikan, komitemen partainya tak bisa ditawar-tawar.
"Sejak beberapa tahun lalu, sejak dua tahun yang lalu, saya katakan, NasDem selalu menempatkan posisi sebagai sahabat sejati koalisi pemerintahan Jokowi," tegas Surya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. PDI Perjuangan mendukung langkah tersebut.
"Pak Jokowi tadi menyampaikan itu (reshuffle) bukan tanpa konteks. Jadi kami dukung Pak Jokowi," kata Sekretarias Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
Hasto mengatakan, reshffle memang dibutuhkan untuk memperkuat pemerintahan yang saat ini masih berjalan. Menurutnya, Presiden Jokowi perlu memiliki menteri yang loyal dan solid bekerja bersama dalam menyelesaikan masalah rakyat.
Dia lantas menyinggung adaya menteri dari pihak yang mencoba menampilkan antitesa dari Presiden Jokowi jauh-jauh hari sebelum pesta demokrasi 2024 dimulai.
"Menteri harus senafas dengan kebijakan presiden. Tidak boleh ikut-ikutan menyiapkan antitesa bagi presiden," tegas Hasto.
Meskipun reshuffle merupakan kewenangan presiden, namun PDIP meyakini bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi para menterinya.
Terlebih menteri yang ikut-ikuta mendukung dan menyiapkan antitesa dari kepala negara yang masih berkuasa.
"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi misi presiden," kata Hasto.
Pernyataan Hasto ini merespon pernyataan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan menyebut bahwa Anies Baswedan merupakan antitesa dari Jokowi. Karena itu, partainya mantap mengusung Anies sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Jokowi ini kita lihat sebagai tesa, tesis, berpikir dan kerja, tesisnya kan begitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa, antitesannya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu, Anies," kata Zulfan.
