DPP PDIP Jatuhi Sanksi Teguran Lisan ke Ganjar Pranowo, Buntut Siap Nyapres Jika Dipilih

| 24 Oct 2022 17:55
DPP PDIP Jatuhi Sanksi Teguran Lisan ke Ganjar Pranowo, Buntut Siap Nyapres Jika Dipilih
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristityanto dan Ganjar Pranowo (Gabriella Thesa/ ERA)

ERA.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada kadernya, Ganjar Pranowo. Sanksi ini imbas pernyataan siap jadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jika dipilih partai.

Sanksi itu diberikan setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristityanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun meminta Ganjar mengklarifikasi ucapannya.

"Kami, saya sampaikan, jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Komarudin menjelaskan, dari hasil klarifikasi yang dilakukan Ganjar, sebenarnya DPP PDIP tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Namun, pernyataan Ganjar kepada media tempo hari dinilai telah menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, DPP memutusakan untuk menjatuhkan sanksi.

"Kalau bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan tapi menimbulkan multitafsir di media karena itu kami memberi sanksi teguran lisan," kata Komarudin.

Anggota Komisi II DPR RI itu berharap, ke depannya Ganjar dapat mematuhi sanksi yang diberikan partai. Apalagi, Ganjar bukanlah kader baru di PDIP.

"Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader baru masuk, ini kader senior. Termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin," kata Komarudin.

Diberitakan sebelumnya, DPP PDIP bakal memanggil kadernya, Ganjar Pranowo soal pernyataan siap maju sebagai calon presiden 2024.

"Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyano di GBK Jakarta, Minggu (23/10).

Tak hanya Ganjar, Hasto juga akan memanggil mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo terkait pernyataannya yang mendukung Ganjar maju sebagai Capres 2024. 

Ia menjelaskan, masalah calon presiden dan wakil presiden itu yang menentukan adalah Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri. Jadi, hingga hari ini belum diputuskan siapa yang akan di usung partai banteng bermoncong putih tersebut. 

"Masalah capres ya belum dilakukan pengumuman oleh Bu Mega, ya kita tunggu saja momentumnya," katanya.

Untuk diketahui, menyatakan siap untuk bergerak bagi bangsa dan negara. Termasuk menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menjawab keinginannya menjadi Presiden RI dalam suatu wawancara di televisi swasta, Selasa (18/10). 

"Sebenernya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," kata Ganjar.

Ganjar melihat dua realitas, yaitu dirinya merupakan kader partai politik PDI Perjuangan, dan realitas sosial hasil survei yang menempatkan dirinya memiliki elektabilitas tinggi. 

Dalam kaitannya dengan kader partai, Ganjar menilai semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Sebab, setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. 

"Ketika partai sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap soal itu," katanya. 

Meski begitu, Ganjar menekankan etika politik sebagai kader partai. Ia menghormati proses politik di PDI Perjuangan yang belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. 

Serta realitas survei calon presiden yang sering kali menempatkan elektabilitas Ganjar di tiga besar. Menurut Ganjar, suara rakyat tadak boleh diabaikan.

"Maka kenapa di awal sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati satu PDI Perjuangan sebagai partai saya, dua relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan," jelas Ganjar.

Rekomendasi