Tim Editor
ERA.id - Kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan, akan memperbaiki caranya berkomunikasi kepada publik. Hal ini menyusul dijatuhnnya sanski teguran lisan terhadap dirinya.
Teguran lisan dari DPP PDIP itu buntut dari pernyataan Ganjar yang mengatakan siap jadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jika dipilih oleh partai. Belakangan, pernyataan itu ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak.
"Tadi diberikan sanksi lisan tentu ini bagian komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki," kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senini (24/10/2022).
Dia juga kembali diingatkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahwa keputusan soal capres 2024 merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, seluruh kader harus mematuhinya, tidak terkeculi dirinya.
"Pak sekjen sudah bicara, untuk PDI Perjuangan semua keputusan terkait dengan pilpres adalah keputusan ketua umum. Jadi semua pasti akan mengikuti," kara Ganjar.
Terkait dengan ucapannya tempo hari, Gubernur Jawa Tengah itu kembali menegaskan bahwa seluruh kader PDIP harus siap jika mendapat perintah partai baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
Namun, seluruh keputusan, termasuk soal pencalonan presiden di Pilpres 2024, seluruh kader harus taat pada keputusan Kongres PDIP ke-V di Bali yang memberikan hak prerogatif kepada ketua umum untuk menentukannya.
"Saya orang diklat, semua kader mesti siap apapun, tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut," tegas Ganjar.
Sementara terkait dengan sanski yang diberikan, dia tak mempermasalahkannya. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari cara DPP PDIP menegakan disiplin kepada para kadernya.
"Kami mendapatkan pringatan, dan kami sebagai kader, kami terima. Itu bagian dari disiplin," kata ganjar.
Sebagai Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, saat ini Ganjar akan lebih banyak fokus melakukan kerja-kerja di daerah. Khususnya dalam mengendalkan inflasi dan turun ke bawah.
"Tentu hari ini, kita bekerja menekan inflasi yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional apa yang diperintahkan pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memanggil Ganjar untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya di media tempo hari.
Setelah mendengarkan klarifikasi dari Ganjar, DPP PDIP memutuskan untuk memberikan sanksi teguran lisan. Sebab, pernyataan itu dinilai telah menimbulkan multitafsir di publik.
"Kami, saya sampaikan, jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin.
