Tim Editor
ERA.id - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan sejumlah hal. Salah satunya terkait dengan percepatan Kongres Luas Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Menurut Amali, Jokowi hanya mendengarkan laporan saja dan mengingatkan agar pemerintah tidak perlu ikut campur apalagi sampai melakukan intervensi terhadap KLB PSSI.
"Saya laporkan saja (soal KLB PSSI), ya sudah, beliau (Jokowi) hanya mendengarkan. Tidak ada apa-apa dan hanya mengingatkan, pemerintah mengikuti saja, tidak boleh intervensi, tidak boleh campur tangan," kata Amali di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selaa (1/11/2022).
Amali mengatakan, pemerintah menyerahkan seluruh keputusan maupun kegiatan keorganisasian kepada PSSI sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Silahkan PSSI melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kan ada statuta FIFA, kemudian di PSSI juga ada statutanya, nah itu kita tidak ikut campur sama sekali," ucapnya.
"Karena itu menjadi ranah PSSI, silahkan dilaksanakan sesuai dengan apa yang mereka telah putuskan," tambahnya.
Di samping itu, Jokowi juga sempat menanyakan kesiapan pelaksanaan Piala Dunia U-20, khususnya menyangkut tempat-tempat pertandingan dan latihan.
Menurut Amali, ada beberapa tempat yang akan direnovasi sesuai dengan keinginan FIFA. Namun, renovasi yang dilakukan bersifat minor.
"Karena kan FIFA mau supaya semua venue utama maupun lapangan-lapangan latihan itu harus direnovasi, diperbaiki lah. Tetapi tidak mayor, itu minor saja," ucap politisi Partai Golkar itu.
Diberitakan sebelumnya, PSSI melapor ke FIFA bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksekutif (Exco), akan digelar pada 18 Maret 2023.
PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan ketua umum serta anggota Exco baru, yang normalnya akan digelar pada November 2023, setelah menggelar rapat darurat pada Jumat (28/10) malam di Kantor PSSI, Jakarta.
Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan.
TGIPF, dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022 itu, merekomendasikan supaya jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.
Untuk itu, tim yang diketuai Menkopolhukam Mahfud MD tersebut mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Exco baru, yang di dalamnya termasuk ketua umum dan wakil ketua umum.
