Soal Isu Retak Koalisi dengan Gerindra Sebelum Pemilu 2024, PKB: Kerja Sama Akan Berakhir Jika Tak Patuhi Perjanjian

| 24 Nov 2022 10:02
Soal Isu Retak Koalisi dengan Gerindra Sebelum Pemilu 2024, PKB: Kerja Sama Akan Berakhir Jika Tak Patuhi Perjanjian
Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar (Antara)

ERA.id - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda menyebut, semua opsi atau kemungkinan politik akan menjadi terbuka kembali. Termasuk kelangsungan koalisi partainya dengan Partai Gerindra.

Hal itu menanggapi isu keretakan hubungan koalisi antara PKB dan Gerindra. Menurutnya, bisa saja PKB dan Gerindra akan berjalan sendiri-sendiri, dengan catatan, ada perjanjian kerja sama yang dilanggar.

"Ya kan wajar kerja sama politik antarpihak akan berakhir jika masing-masing pihak sudah tidak mematuhi poin kerja sama yang disepakati," kata Huda melalui keterangan tertulis, Kamis (24/11/2022).

PKB, kata Huda, memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam menjalankan kerja sama politik dengan siapapun. Partainya tidak pernah menciderai janji koalisi asalan rekanan mereka pun bersikap sama.

"Sejak PKB lahir, PKB tidak pernah menciderai janji koalisi. Anda bisa cek fakta itu. Fatsun politik ini akan terus dipegang PKB selama rekan koalisi juga tidak menciderai janji koalisi," tegasnya.

Meski begitu, Huda menegaskan bahwa kabar keretakan kerja sama PKB dan Gerindra terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya dinamika politik yang saat ini dialami PKB dan Gerindra masih dalam tahap kewajaran.

"Apalagi isu paling seksi dalam koalisi yakni siapa figur yang diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam kerangka kerja sama politik PKB dan Gerindra memang belum diputuskan. Jadi pasti dinamika akan cukup tinggi," ucapnya.

Huda menegaskan kedua partai politik telah mempunyai piagam kerja sama di mana ada pasal-pasal yang mengikat PKB dan Gerindra. Sehingga, apapun dinamika yang terjadi, sebaiknya dikembalikan dalam piagam kerja sama politik tersebut.

"Saya merasa pasal-pasal dalam Piagam Kerja Sama PKB-Gerindra cukup jelas. Jadi selama pasal-pasal tersebut dihormati dan dipatuhi maka kerja sama politik kedua partai akan tetap running well," katanya.

Terkait nama capres-cawapres, kata Huda hingga saat ini Koalisi Indonesia Raya belum memutuskan apapun. Menurutnya Gerindra masih mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, begitu juga PKB masih tegas mengusung Muhaimin Iskandar sebagai capres.

"Jadi agak aneh kalau sekarang ada yang mengatakan koalisi PKB-Gerindra sudah memutuskan capres dan tinggal berdebat soal cawapres. Sekali lagi masih belum ada putusan apapun terkait Capres-Cawapres ini," tegasnya.

Ketua Komisi X DPR RI ini menegaskan jika pasangan capres-cawapres yang diusung PKB dan Gerindra adalah otoritas Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Hal ini sesuai dengan Piagam Koalisi yang disepakati.

'Jadi biarlah nanti Pak Bowo dan Gus Muhaimin yang memutuskan figur terbaik yang diusung oleh Koalisi PKB dan Gerindra. Kita tunggu saja ujungnya," pungkasnya.

Rekomendasi