Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu disampaikan dalam pidato pembukaan Konsolidasi Nasional Bawaslu RI 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).
"Saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini," kata Jokowi.
Menurutnya, persoalan DPT sangat krusial untuk diperhatikan. Sebab, selalu menjadi salah satu polemik yang terus berulang-ulang setiap kali pemilu digelar.
Jokowi mengatakan, DPT selalu dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan dalam pemilu.
"Urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan," katanya.
"Tiap pemilu selalu menjadi polemik, selalu menjadi bahan untuk menuding ada kecurangan DPT ini, selalu diulang-ulang," imbuh Jokowi.
Dia mengakui, Indonesia masih sangat lemah dalam hal pendataan. Hal ini tidak terlepas dari luasnya wilayah geografis Tanah Air.
Oleh karena itu, dia berharap pada Pemilu 2024, pembentukan DPT harus diawasi agar tidak menimbulkan polemik seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.
"Untuk itu, sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir. Hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil," tegasnya.
Dia lantas berpesan kepada Ketua Bawaslu RI Rahmar Bagja agar tak segan-segan melapor jika ada pihak-pihak, khususnya dari pemerintahan, yang tak kooperatif sehingga menghambat proses penyusunan DPT.
"Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti pak Rahmat Bagja laporkan ke saya," pungkasnya.
