Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sepakat dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT), namun memperkuat sistem digitalisasi untuk menutup celah korupsi.
Menurutnya, memang sebaiknya sistem digitalisasi diperkuat, ketimbang publik kerap dikagetkan dengan aksi OTT dari KPK.
"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tidak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya," ucap Mahfud dikutip dari akun Instagram pribadinya, @mohmahfudmd, Rabu (21/12/2022).
Dia lantas menyinggung sikap pemerintah yang pernah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai. Rancangan perundang-undangan itu dimaksudnya agar transaksi uang tunai tak bisa memberi celah kepada praktik-praktik korupsi.
Adapun saat ini, Presiden Joko Widodo akan segera menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tak mudah untuk berkorupsi," kata Mahfud.
Oleh karena itu, dia menilai tak ada yang salah dari pernyataan Luhut terkait sistem digitalisasi pemerintahan ketimbang melakukan OTT.
"Jadi Pak Luhut Benar, apanya yang salah?" ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan KPK jangan terlalu sering melakukan operasi tangkap tangan.
Menurutnya, terlalu sering OTT justru berdampak buruk bagi KPK. Oleh karenanya, seluruh pengadaan sebaiknya didigitalisasi agar pencegahan korupsi bisa dilakukan.
Dia meminta pencegahan termasuk digitalisasi sistem harusnya dimaksimalkan.
"OTT, OTT itu kan endak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita," kata Luhut dalam pidatonya di Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Meski begitu, Luhut tak menampik siapapun yang korupsi tapi pasti bakal ketahuan. Namun, dia mendorong penerapan pencegahan yang lebih maksimal di berbagai sektor, termasuk pelabuhan laut maupun udara.
Dengan uang langsung masuk ke dalam sistem digitalisasi, Luhut bilang, celah korupsi akan semakin tertutup.
"Kalau sudah masukkan Itu uangnya di situ, sudah berapa ribu triliun, apa yang mau dikorupsi lagi," pungkasnya.
