Tim Editor
ERA.id - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, partainya tidak pernah menyinggung partai politik tertentu, termasuk Partai NasDem di tengah isu perombakan kabinet atau reshuffle.
Hal ini meluruskan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengusulkan agar Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
"Sama sekali enggak (menyindir NasDem)," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Huda menjelaskan, usulan peleburan Kementan dan Kemendes itu disampaikan sebelum Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan merombak kembali kabinetnya.
Belakangan, usulan itu ditangkap sebagai sindiran PKB terhadap NasDem. Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo merupakan kader NasDem, sedangkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) dijabat oleh Abdul Halim Iskandar yang merupakan kakak kandung Cak Imin.
"Kebetulan saya hadir waktu itu, jadi konteksnya ngomong soal desa. Desa itu irisan dari Kementerian Pertanian. Nah, Ketum (bilang) ke depan bagusnya di lebur saja karena selama ini efektifitasnya relatif enggak jalan di lapangan," papar Huda.
"Tiba-tiba Pak Presiden ngeresmiin bendungan, ngomong itu (sinyal reshuffle). Jadi enggak sama sekali bukan konteks yang berkaitan," ucapnya.
Ketua Komisi X DPR RI itu menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogarif presiden. Lagipula, hingga saat ini partai politik pendukung pemerintahan juga belum diajak bicara oleh Jokowi terkait perombakan kabinet.
"Karena sampai hari ini parpol-parpol koalisi belum diajak ngomong terkait dengan isu reshuffle ini. Biasanya ada pertemuan, bisa dipanggil partai masing-masing atau bertemu bersama, sampai saat ini belum ada," kata Huda.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Kementerian Pertanian dilebur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ttansmigrasi (Kemendes PDTT).
Alasanya, dua kementerian tersebut mempunyai tugas yang hampir sama. Karena itu, dia meyakini jika keduanya dijadikan satu maka akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan Desa.
"Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan Desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan Desa," kata Cak Imin dikutip dari keterangannya, Kamis (22/12).
Selang satu hari setelahnya, Presiden Jokowi membuka peluang reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Meski begitu, ia tak memastikan kapan hal itu akan dilakukan.
"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12).
