Tim Editor
ERA.id - Gerindra tidak ingin mencampuri soal kemungkinan perombakan atau “reshuffle” Kabinet Indonesia Maju pada awal 2023 yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Kami tidak ingin mencampuri dan tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini," kata Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (3/1/2023) kemarin.
Ia menyebut bahwa perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden karena yang paling mengetahui soal kebutuhan kabinetnya. "Kami dari Partai Gerindra sudah berulang kali menyampaikan bahwa 'reshuffle' itu adalah hak prerogratif presiden," ujarnya.
Ketika ditanyakan apakah Partai Gerindra telah diajak berdiskusi perihal perombakan kabinet, Dasco menyebut hal tersebut tidak perlu dilakukan karena merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Kita lihat saja, apakah Pak Presiden nanti mau melakukan 'reshuffle' atau enggak, jangan ditanyakan ke Gerindra berkali-kali," ucapnya.
Sebelumnya, Senin (2/1), Presiden RI Joko Widodo mengatakan semua pihak agar menunggu saja soal kemungkinan perombakan atau “reshuffle” Kabinet Indonesia Maju pada awal 2023.
“Ya tunggu saja,” ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta.
Ketika disinggung terkait kemungkinan adanya perubahan posisi partai politik di jajaran kabinet, Jokowi kembali menjawab “tunggu saja,”.
Sinyalemen perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 bukan kali pertama disampaikan Presiden Jokowi.
Pada akhir tahun lalu tepatnya 23 Desember 2022, ketika disinggung mengenai hasil survei dari sebuah lembaga survei terkait persetujuan responden agar dilakukan “reshuffle” kabinet, Jokowi menjawab bahwa terdapat kemungkinan untuk mengubah posisi menteri.
Namun, Jokowi tidak menyebut waktu pasti untuk perombakan kabinet itu. "Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat.
