Tim Editor
ERA.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate buka suara prihal kabar dirinya mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.
Johnny memastikan masih tetap menjabat sebagai menkominfo sesuai dengan mandat dari Presiden Joko Widodo.
"Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju," kata Johnny kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).
Dia menekankan, kewenangan mengganti maupun menbentuk kabinet beserta menteri-menterinya merupakan hak prerogatif presiden.
Adapun kabar Johnny mundur dari jabatan menkominfo beredar di tengah isu perombakan kabinet atau reshuffle.
"Perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan mengubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai konstitusi Indonesia," kata Johnny.
Oleh karena itu, sekretaris jenderal Partai NasDem itu meyakini semua pihak, khususnya partai politik, memahami dan menjaga hak prerogatif presiden tersebut.
"Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak Konstitusional Prerogative Rights President tersebut," katanya.
Johnny juga meminta semua pihak supaya menyampaikan informasi yang akurat sebelum disebarluaskan. Hal itu merupakan salah satu cara untuk mencerdaskan masyarakat.
"Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang didistribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya dapat dipertanggung jawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat," ucapnya.
Kabar mundurnya Johnny dari jabatan menkominfo sebelumnya sudah dibantah oleh DPP Partai NasDem. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali memastikan bahwa informasi yang beredar tidak benar.
Dia juga menitipkan pesan supaya pihak yang berusaha menyebarkan fitnah menghentikan aksinya.
"Yang edarkan kabar siapa? yang goreng-goreng siapa lagi itu? Bilang ya, yang enak digoreng itu tahu, tempe, bukan berita bohong," ucap Ali.
Seperti diketahui, isu reshuffle kembali mencuat sejak akhir tahun 2022. Presiden Joko Widodo juga beberapa kali memberikan sinyal akan merombak kembali kabinetnya.
Belakangan, PDI Perjuangan paling keras mendorong reshuffle dilakukan, khususnya terhadap menteri-menteri yang berasal dari Partai NasDem. Dengan alasan kinerjanya buruk.
Sebagai contoh, impor beras yang dinilai sebagai kegagalan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam mengurusi masalah pangan di dalam negeri.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, menteri-menteri dari NasDem sebaiknya mengundurkan diri saja.
Hal ini merespons kinerja sejumlah menteri dari Partai NasDem dan juga sikap partai besutan Surya Paloh yang belakangan mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.
"Satu, kinerjanya. Dua, termasuk partainya. Kalau memang gentle betul, sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya, lebih baik mengundurkan diri, itu lebih gantle," tagas Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1).
Menurut Djarot, menteri-menteri dari NasDem sudah tak cocok lagi mengerjakan program-program Jokowi. Terlebih, NasDem sempat menyebut Anies sebagai antitesa Jokowi.
"Sebab mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ucapnya.
