Tim Editor
ERA.id - Perwakilan tim Anies Baswedan, Sudirman Said mengungkap isi perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies dan Sandiaga Uno yang ditandatangani menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.
Said menyebut, isi perjanjian itu hanya sebatas soal beban biaya Pilkada 2017. Diketahui, Partai Gerindra menjadi pengusung utama pasangan Anies-Sandiga saat Pilkada DKI lalu.
Hal ini sekaligus menepis kabar yang menyebutkan bahwa isi perjanjian terkait kesepakatan Anies tak maju sebagai calon presiden apabila Prabowo maju di Pilpres.
"Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut. Yang ada adalah perjanjian soal berbagai beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi, itu yang saya tahu," ujar Said di restoran kawasan Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023).
Adapun pembagian beban biaya Pilkada itu juga melingkupi soal utang piutang antara Prabowo dengan Sandiaga dan Anies. Said menyebut, saat Pilkada DKI 2017 lalu, Anies tak memiliki cukup uang.
"Dan dalam perjanjian itu antara lain ada juga perjanjian utang piutang dengan Pak Sandiaga dan Pak Anies. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang," ucapnya.
Said membantah tegas perjanjian politik itu terkait kesepakatan Anies tak akan mencalonkan diri sebagai presiden apabila Prabowo maju lagi sebagai calon presiden.
Menurutnya, yang ada hanya pembicaraan antara Prabowo yang mengajak Anies sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu. Namun, hal itu tidak sampai menjadi kesepakatan.
"Setahu saya, tidak ada perjanjian antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama kan," ucapnya.
Said meyakinkan bahwa isi perjanjian hanya sebatas beban biaya kampanye dan utang piutang saat Pilkada 2017.
"Yang ada perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi, itu yang saya baca," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkap, pernah ada perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dengan bakal calon presiden Anies Baswedan dan dirinya yang dibuat ketika Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu.
Adapun perjanjian politik itu terkait dengan kesepakatan Anies tak maju sebagai calon presiden jika Prabowo maju di pemilihan presiden. Namun, yang menulis draf perjanjian politik pada saat itu adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
"Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan bang Akbar mengundang pak Fadli Zon karena dia yang mendraft dan dia yang nulis tangan itu," kata Sandiaga dikutip dari kanal YouTube milik politikus NasDem Akbar Faizal, Senin (30/1).
