ERA.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan akan melanjutkan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dimulai Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, IKN Nusantara bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, melainkan rancangan Indonesia untuk masa depan.
Hal itu disampaikan Ganjar saat memberi sambutan di Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Minggu (26/2/2023).
Acara ini dihadiri Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, dan ribuan kader PAN. "Pemindahan ibukota negara ini bukan sekadar mewujudkan mimpi founding fathers kita, tapi juga gagasan tentang rancangan Indonesia di masa depan, tentang future nation," katanya.
Future nation, menurut Ganjar, adalah sebuah negara yang memadukan kekayaan dan keindahan alam dengan teknologi tanpa mengesampingkan kearifan lokal.
Apalagi lokasi IKN saat ini mendukung gagasan itu. Sebesar 70 persen wilayah IKN berupa area hijau, dengan 80 persen kebutuhan energinya bersumber dari energi terbarukan.
"Smart living, smart city, diciptakan dan semua layanan masyarakat lewat teknologi. Mau buat akta lahir, akta nikah pakai HP, paperless. Mobil di sana harus mobil listrik. Kemudian 80 persen transportasinya autonomous vehicle tanpa awak dan sopir," paparnya.
Dari gagasan dan konsep itu, kata Ganjar, peluang mewujudkan kemandirian di berbagai sektor semakin terbuka lebar. Lahirnya IKN akan melahirkan pula tatanan baru, kebutuhan baru, pekerjaan baru, dan mindset baru.
"Dalam rangka menuju ke sana, sumber daya manusia harus kita siapkan sebaik-baiknya. Sekolah, pondok pesantren, universitas, tempat-tempat kursus, laboratorium, para intelektual harus kita optimalkan. Inilah agenda panjang yang mesti kita kerjakan dengan gotong royong," pungkasnya.
Sementara itu, di acara ini, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Sumber daya alam di negara ini melimpah dan masih belum dikelola secara optimal.
"Makanya saya selalu tekankan, stop ekspor barang mentah. Alihkan jadi ekspor barang jadi atau setengah jadi. Meskipun resikonya kita dimusuhi banyak negara lain," katanya.
Jokowi mencontohkan saat Indonesia menghentikan ekspor nikel pada 2020. Keputusan itu digugat oleh Uni Eropa dan Indonesia kalah.
"Kita tidak boleh menyerah dan kembali ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan jadi negara maju. Kita harus terus melawan. Kita ajukan banding atas keputusan itu," tegasnya.
Keputusan penghentian ekspor bahan mentah akan terus dilanjutkan. Juni tahun ini, Jokowi mengatakan akan menghentikan ekspor bauksit. Secara bertahap, ia akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya.
"Kita pasti akan dimusuhi oleh banyak negara yang bergantung bahan mentah dari kita. Apapun resikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap melanjutkan hilirisasi ini," pungkasnya.