Tim Editor
ERA.id - Hebohnya publik atas kekayaan fantastis aparatur sipil negara (ASN) pajak turut menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia pun akan memaksa ASN Jateng untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN).
Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan arahan dan membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Kota Semarang, Selasa (28/2/2023).
Saat memberikan arahan, Ganjar memulai dengan diskusi singkat dengan para peserta. Dalam diskusi itu, Ganjar menyinggung tentang adanya ASN yang baru saja menjadi perbincangan banyak orang karena mempunyai harta kekayaan yang fantastis.
ASN itu siapa lagi kalau bukan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang tercatat punya harta Rp56 miliar di LHKPN. Kendati begitu, sejumlah asetnya bahkan disebut-sebut tak masuk di LHKPN. Antara lain jip Rubicon yang dipamerkan anak Rafael, Mario Dandy, yang kini jadi tersangka kasus penganiayaan.
Persoalan itu bahkan membuka fakta tentang LHKPN milik ASN Rafael. Mulai belum dilaporkannya aset atau belum mengisi secara detail kekayaan. Untuk itu, pemimpin harus memaksa ASN untuk mengisi LHKPN.
"Ini musti dipaksa. Paksa dan tunjukkan bahwa semua berani mengisi. Mengisi dulu saja deh. Benar salah nanti dulu, pokoknya mengisi dulu, agar nanti kita bisa belajar mempertanggungjawabkan apa yang menjadi haknya, kekayaannya, asetnya," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, kasus Rafael mengingatkan pentingnya ASN punya integritas. "Mudah-mudahan para peserta, karena ini dari seluruh Indonesia bisa juga berbagi pengalaman, tapi secara terbuka, jangan ditutup-tutupi. Apa yang menjadi pengalaman dalam birokrasi masing-masing, bagikan di sini," kata Ganjar.
Dari cerita itu, Ganjar ingin memberikan pesan kepada peserta pelatihan dan seluruh ASN di Indonesia agar bercermin, serta mengoreksi diri masing-masing lebih dahulu. Ganjar juga melontarkan pertanyaan kepada peserta, apakah masih ada praktik jual-beli jabatan di daerah masing-masing.
Rata-rata ASN tidak mengaku, tetapi Ganjar justru membuka kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang belum lama ini. Dalam kasus ini, Bupati Pemalang dan sejumlah pejabat lain ditangkap tangan KPK.
"Pasti rata-rata tidak mengaku, tapi hari ini kurang lebih ada 11 orang yang jadi tersangka di Pemalang. Itu untuk pembelajaran, bukan kami mengolok-olok. Kami sampaikan kepada mereka, agar itu tidak terulang," tegasnya.
Ganjar menyampaikan, pelatihan kepemimpinan itu tak hanya sekadar leadership, tetapi juga followership, dan tentu saja membangun nilai-nilai integritas. "Semua mengatakan ini adalah tanggung jawab. Tapi, faktanya ada yang mengaku buat KTP lama, ya sudah itu diubah. Apakah aktor, atau orangnya yang nggak mau melakukan, atau sistemnya yang buruk," imbuhnya.
