Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo melarang menteri, pejabat, jajaran ASN, dan pemda menggelar buka bersama. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan patuh mengikuti aturan itu. Bukan hanya soal pandemi, melainkan juga karena saat ini tengah ramai soal pejabat pamer harta.
“Kita mesti menerjemahkan sebagai situasi. Satu, karena kita menuju endemi maka kita berhati-hati,” kata Ganjar, Kamis (23/3/2023) petang, di Semarang.
Ia mengatakan, pengalaman sebelumnya penyelenggaraan acara buka puasa bersama biasanya diikuti dengan keramaian dan kerumunan yang berpotensi pada sebaran kasus Covid-19 yang meningkat.
Menurut dia, buka bersama tak perlu dilakukan dengan keramaian seperti itu. “Saya kira, buka bersamanya mesti diartikan dalam sebuah kesederhanaan saja,” ucapnya.
Ia malahmencontohkan kebiasaannya berbuka puasa hanya bersama teman-temannya atau pesepeda serta staf di lingkungan rumah jabatan.
“Umpama saya bersama kawan-kawan di sekitar (rumah dinas) Puri Gedeh. Umpama lagi bekerja dengan Pemprov terus kemudian masuk magrib dan kami buka bersama secukupnya saja,” katanya.
Selain itu, saat ini juga sedang ramai soal isu para pejabat yang pamer kekayaan dan kemewahan di tengah masyarakat.
“Saya kira dalam konteks hari ini, saya setuju dihindari dulu ya. Kemarin, beberapa hari kan terlihat cerita-cerita yang seperti pamer ya. Mudah-mudahan kalau mengadakan buka ya buka yang sederhana, bersama keluarga tidak ada unsur pamernya,” tandasnya.
Sebelumnya, melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama, pemerintah melarang bukber di kalangan pejabat dan ASN.
Dalam lembaran surat pada Kamis (23/3/2023) itu, tertulis alasan Presiden melarang kegiatan buka bersama bagi pejabat dan ASN adalah karena saat ini penanganan Covid-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi.
Aturan ini pun dikritik sejumlah pihak karena sebelumnya telah banyak kegiatan yang menimbulkan keramainan di tengah penanganan pandemi.
