Tim Editor
ERA.id - Partai Amanat Nasional (PAN) melirik mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sikap PAN bagian dari pergeseran demokrasi substansial ke elektoral.
"Ini merupakan bagia dari pergeseran demokrasi substansial ke dalam demokrasi elektoral," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).
Akibatnya, banyak partai menjadi tidak percaya diri. Karena tidak membangun kaderisasi di internal partainya.
"Partai tidak percaya diri, banyak yang tidak percaya diri untuk melakukan pelembagaan dan kemudian membangun kaderisasi dari internal partai," ujarnya.
Sehingga, banyak partai politik yang mencari tokoh dari luar internal partainya untuk dicalonkan sebagai pemimpin dengan harapan mendapatkan keuntungan elektoral.
Menurut Hasto, hal itu merupakan jalan pintas bagi partai-partai politik yang gagal melakukan kaderisasi.
"Itu ada motif untuk mencalonkan seseorang untuk demokrasi elektoral itu, untuk mendongkrak partai tersebut," katanya.
"Ada motif jalan pintas karena tidak melakukan kaderisasi di internal partai, dan bagi PDI Perjuangan itu menyentuh aspek etika politik," imbuh Hasto.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Sebab memenuhi kriteria yang pernah disebut oleh Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan saat pembukaan Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PAN di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2).
“Gubernur Jateng, Mas Ganjar Pranowo. Kelihatan, Pak, rambutnya tambah putih, Pak. Kening mulai berkerut, Pak,” kata Zulhas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Sadarestu mengingatkan partai politik lain untuk mengedepankan etika politik.
"Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa etika politik sangat penting dan harus dikedepankan," katanya kepada wartawan, Senin (27/2).
Dia mengatakan, jangan sampai partai politik lain asal menyerobot tokoh untuk dicalonkan sebagai presiden. Apalagi, tokoh tersebut bukan kader partai yang sama.
"Jangan sampai main serobot. Apalagi Pak Ganjar sampai saat ini masih kader dan petugas partai PDI Perjuangan," kata Sadarestu.
