Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut, jalan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tak mudah. Sebab kerap dibayang-bayangi ketidakpastian.
Hal itu disampaikan di sela-sela Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
"Untuk sampai ke 14 Februari 2024 yang akan datang, ini nampaknya tidak gampang. Karena upaya-upaya untuk menghambat proses pemilu itu terus ada," kata Saan.
Dia lantas menyinggung soal sistem pemilu proporsional terbuka, yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu juga membuat ketidakpastian Pemilu 2024.
Sebab, mayoritas partai politik peserta Pemilu 2024 merasa seperti digantungkan. Di satu sisi harus terus mempersiapkan calon-calon legislatif, namun di sisi lain ada kemungkinan sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.
"Parpol dihadapkan ketidakpastian sistem pemilunya. Terbuka kah? Tertutup kah? Karena sampai hari ini belum selesai," kata Saan.
Belum selesai soal gugatan sistem pemilu di MK, kini muncul isu baru pasca putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024.
"Ini belum selesai (gugatan sistem pemilu), masih ada bayang-bayang ketidakpastian soal penundaan," kata Saan.
"Putusan PN Jakarta Pusat ini, saya sempat membayangkan bahwa Pemilu 2024 ini dibayang-bayangi ketidakpastian," imbuhnya.
Di tengah ketidakpastian terkait Pemilu 2024 ini, Saan mengingatkan KPU RI supaya tidak ikut memainkan isu-isu penundaan.
Sebab, penyelenggara pemilu dinilai sebagai benteng terakhir untuk memastikan Pemilu 2024 benar-benar terlaksana.
"Kalau itu datangnya dari penyelenggara, repot kita semua, karena bentengnya. Jadi justru yang bisa meyakinkan pada kita semua di tengah bayang-bayang ketidakpastian ini adalah penyelenggara," ujar politisi Partai NasDem itu.
