Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) merespons sikap Presiden Joko Widodo yang tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka pada Selasa (2/5).
Menurutnya, wajar saja apabila partai politik pendukung pemerintah diundang ke Istana namun untuk membicarakan pembangunan nasional.
"Kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana, membicarakan tentang urusan pembangunan, itu wajar saja," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya Nomor 06, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).
JK secara khusus menyoroti, jika pembicaraan antara Jokowi dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk membicarakan masalah pembangunan nasional, seharusnya Partai NasDem juga turut diundang.
Namun kenyataannya, Jokowi hanya mengundang enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah tanpa melibatkan Partai NasDem. JK menduga, pertemuan itu tentunya juga membicarakan masalah politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tapi kalau bicara pembangunan saja mustinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," ucapnya.
Dia lantas menasihati Jokowi supaya tidak terlalu dalam melibatkan diri ke perpolitikan dengan mencontoh sikap Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang akhir masa jabatan sebagai kepala negara.
Menurutnya, sikap menahan diri seperti itu perlu dimiliki kepala negara supaya menghadirkan suasana pemilu yang demokratis.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5) malam.
Alasannya karena Partai NasDem kini sudah memiliki koalisi sendiri. Namun, dia membantah tudingan bahwa undangan itu untuk mencampuri urusan politik jelang Pemilu 2024.
"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Presiden Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis (4/5).
Jokowi menegaskan urusan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, dirinya merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi.
"Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujarnya.
Adapun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengakui cukup memahami sikap Jokowi yang tak mengundang partainya. Dia menilai, mungkin saat ini partainya tak lagi dianggap sebagai bagian dari pendukung pemerintah.
Sebabnya, Partai NasDem kerap dinilai sudah tak loyal lantaran mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 dan membentuk Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS.
"Saya bisa pahami itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning. Beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintah dan beliau tidak menganggap lagi NasDem ini dalam koalisi pemerintahan untuk sementara," katanya di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).
Meski begitu, Surya Paloh menegaskan, Partai NasDem tetap berkomitem mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatannya.
"Tetap... Kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan," kata Surya Paloh.
