Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan buka suara soal sindiran Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK). JK menilai ada keterlibatan Presiden Joko Widodo yang terlalu jauh mencampuri urusan politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah merupakan hal yang wajar dilakukan. Bahkan juga pernah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu.
"Sebenarnya, secara empiris ini juga dilakukan oleh presiden sebelumnya," ucap Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).
Dia lantas menyinggung keterlibatan JK dalam Pilpres 2019 lalu. Saat itu, JK masih berstatus sebagai wakil presiden ke-12 namun juga menjadi dewan pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kemudian juga oleh Pak JK, sekalipun ketika berbicara dan beliau kan juga pernah menjadi dewan pengarah dalam tim kampanye Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin," ucapnya.
Menurutnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka beberapa waktu lalu sama sekali tidak membicarakan perihal Pemilu 2024, termasuk persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi bersama enam ketua umum partai politik yang hadir hanya membicarakan hal-hal yang berkaitan kepentingan bangsa dan negara.
"Sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," paparnya.
Sementara terkait tak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan itu, menurut Hasto karena tak terlepas dari sikap Partai NasDem yang telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Menurutnya, rekam jejak Anies yang sempat disebut sebagai antitesa Presiden Jokowi adalah bukti nyata bahwa ada sejumlah hal yang tak lagi sejalan antara Partai NasDem dan pemerintahan saat ini.
"Mengapa Bapak Surya Paloh tidak diundang? Sangat jelas penjelasan dari bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh bapak Anies Baswedan itu kan juga menunjukan hal-hal yang sifatnya berbeda," ucapnya.
Meski begitu, sindiran yang dilontarkan oleh JK cukup dimaklumi, mengingat JK adalah salah satu tokoh nasional.
"Tetapi tentu saja Pak JK berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya," kata Hasto.
Dia kembali menegaskan, bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik sama sekali tidak membahas mengenai pemenangan Pemilu 2024.
Oleh karena itu, adanya kritikan dari berbagi pihak akan tetap didengarkan oleh Presiden Jokowi.
"Bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek masukan, kritikan dan sebagainya," katanya.
"Tetapi, sekali lagi, saat itu berbicara tentang bagaimana soliditas pemerintah ini dibangun untuk keberhasilan di dalam menyiapkan pemimpin yang berkesinambungan pada tahun 2024 yang akan datang. Tidak berbicara tentang bagaimana memenangkan Pemilu 2024," tegas Hasto.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) merespons sikap Presiden Joko Widodo yang tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka pada Selasa (2/5).
Menurutnya, wajar saja apabila partai politik pendukung pemerintah diundang ke Istana namun untuk membicarakan pembangunan nasional.
"Kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana, membicarakan tentang urusan pembangunan, itu wajar saja," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya Nomor 06, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).
JK secara khusus menyoroti, jika pembicaraan antara Jokowi dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk membicarakan masalah pembangunan nasional, seharusnya Partai NasDem juga turut diundang.
Namun kenyataannya, Jokowi hanya mengundang enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah tanpa melibatkan Partai NasDem. JK menduga, pertemuan itu tentunya juga membicarakan masalah politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tapi kalau bicara pembangunan saja mustinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," ucapnya.
Dia lantas menyarankan, supaya Jokowi tidak terlalu dalam melibatkan diri ke perpolitikan dengan mencontoh sikap Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang akhir masa jabatan sebagai kepala negara.
Menurutnya, sikap menahan diri seperti itu perlu dimiliki kepala negara supaya menghadirkan suasana pemilu yang demokratis.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," ucapnya.
