Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyinggung keterlibatan Jusuf Kalla sebagai dewan penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia mempertanyakan apakah sikapnya tak termasuk 'cawe-cawe' politik, sebab saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden RI ke-12.
Hal itu merespons pernyataan JK yang menilai Presiden Joko Widodo tak etis mengumpulkan eman ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk membahas Pilpres 2024.
"Pak JK tahun 2019 sebagi wapres sekaligus menjadi dewan penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" kata Awiek melalui keterangannya, Senin (8/5/2023).
Awiek mengatakan, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketum partai politik pendukung pemerintah beberapa waktu lalu hanya membicarakan masalah ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045.
"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," katanya.
Lebih lanjut, Awiek menilai tak ada konstitusi yang dilanggar dalam pertemuan tersebut. Sebab, meskipun digelar di Istana Merdeka, pertemuan baru diadakan malam hari usai jam kantor.
"Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," kata Awiek.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) merespons sikap Presiden Joko Widodo yang tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka pada Selasa (2/5).
Menurutnya, wajar saja apabila partai politik pendukung pemerintah diundang ke Istana namun untuk membicarakan pembangunan nasional.
"Kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana, membicarakan tentang urusan pembangunan, itu wajar saja," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya Nomor 06, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).
JK secara khusus menyoroti, jika pembicaraan antara Jokowi dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk membicarakan masalah pembangunan nasional, seharusnya Partai NasDem juga turut diundang.
Namun kenyataannya, Jokowi hanya mengundang enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah tanpa melibatkan Partai NasDem. JK menduga, pertemuan itu tentunya juga membicarakan masalah politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tapi kalau bicara pembangunan saja mustinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," ucapnya.
Dia lantas menyarankan, supaya Jokowi tidak terlalu dalam melibatkan diri ke perpolitikan dengan mencontoh sikap Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang akhir masa jabatan sebagai kepala negara.
Menurutnya, sikap menahan diri seperti itu perlu dimiliki kepala negara supaya menghadirkan suasana pemilu yang demokratis.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," ucapnya.
