Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas ruang terbuka hijau (RTH) sebagai upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.
"Kita selalu terhambat soal pembuatan RTH sampai saat ini baru mencapai lima persen dari target 30 persen yang harus dipenuhi," kata William di Jakarta, Selasa.
Kondisi ini, lanjut William, membuat DKI menjadi provinsi dengan polutan tertinggi di dunia dalam beberapa hari belakangan.
Padahal, satu saja kehadiran RTH dapat memberikan dampak yang baik dari mulai penyaringan udara kotor hingga menjadi tempat interaksi antar warga.
Karenanya, William meminta pemerintah kota di DKI Jakarta untuk lebih giat menagih kewajiban membangun RTH atau fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pengembang.
Pengembang properti mulai dari yang bergerak di bidang perkantoran hingga perumahan diminta untuk bekerja sama dengan pemkot dalam kaitan penyerahan kewajiban fasos dan fasum.
Tidak hanya itu, pemkot juga harus memiliki data terkait jumlah perusahaan yang sudah memberikan kewajiban fasos dan fasum kepada DKI.
"Kita belum tahu berapa banyak pengembangan yang telah memenuhi kewajiban RTH," jelas dia.
