Tim Editor
Jakarta, era.id - Jelang akhir tahun 2018, Fraksi PDIP DPRD DKI memiliki catatat kritis mengenai program dan pembangunan DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Gubernur Anies Baswedan yang sedari awal begitu mengumbar optmisme perubahan menuju pembangunan yang lebih baik nampaknya baru berhenti di kata-kata dan wacana," tutur Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Dwi Rio Sambodo di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).
Dijelaskan oleh Dwi, ada enam poin atas catatan kritis yang disusun oleh fraksinya selama setahun terakhir.
OK OCE tak capai target
Dwi menjelaskan, sampai dengan 24 November kemarin, izin usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah diterbitkan baru sebanyak 27.223 izin. Dari data yang diterbitkan, baru berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 19.387 orang.
"Padahal sejak diluncurkan, OK OCE diharapkan mampu melahirkan 40 ribu pengusaha baru di Jakarta tiap tahunnya," jelas dia.
Dwi memandang, program OK OCE setelah ditinggal oleh Sandiaga Uno yang kini mengajukan diri sebagai calon wakil presiden serasa tidak ada lagi yang mengawasi pelaksanannya.
Rumah Dp 0 untuk siapa?
Dwi bilang, APBD DKI Jakarta tahun 2019 cukup terkuras banyak untuk merealisasikan program hunian DP 0 rupiah. Sebagian besar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada Jakpro dan Pembangunan Sarana Jaya. Namun, saat ini pembangunan tak banyak mengalami kemajuan.
Belum lagi, bunganya ia anggap cukup mencekik. Bunga cician Rumah DP 0 rupiah program Gubernur Anies Baswedan sebesar 9,45 persen. Jauh lebih tinggi dibanding bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen.
"Tolong lah, jangan memaksakan dan mengiming-imingi rakyat dengan sesuatu yang tak jelas dan tidak mungkin," ungkapnya.
Sertifikasi tanah warga masih setengah dari capaian
Lanjut Dwi, jumlah tanah yang disertifikasi melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap masih jauh dari target realisasi. Saat ini baru 114.108 bidang tanah yang disertifkasi, padahal target yang ditetapkan untuk penerbitan SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) sebesar 332.655 unit.
Dalam hal ini, Dwi mengapresiasi inislatif pemberian hibah untuk mensukseskan program PTSL yang sudah berjalan di tahun 2018 sebesar Rp120 millar untuk melegalisasi sebanyak 332.655 bidang tanah warga.
"Meski demikian dalam hal inl kami mengingatian agar Pemprov DKI dapat meningkatkan pengawasan yang ketat agar warga terjamin bahwa program tersebut digulirkan tanpa pungutan biaya," kata dia.
Penindakan pelanggaran pemanfaat ruang yang diskriminatif
Berdasarkan catatan, Pemerintah Kota Jakarta Utara di akhir tahun ini berhasil memberkaskan 292 kasus penyalahgunaan tata ruang.
Sementara itu, ada satu kasus pelanggaran ruang terbuka hijau yang tak kasat mata di kawasan Jalan Plult Karang Indah Timur, Pluit, Jakarta Utara sejak dua tahun yang lalu.
"Di sini justru pemerintah yang melegalisasi pembangunan di atas lahan tersebut melalul PT Jakarta Utilitas Propertindo. Pemprov DKI harusnya memberikan contoh yang baik kepada warganya. Bukan justru membenarkan kesalahan lalu menutup mata dengan persoalan yang ada," jelas dia.
Anies abaikan usulan Pansus tenaga honorer
Diketahui, DPRD DKI Jakarta telah membentuk panitia khusus (Pansus) Tenaga Honorer K2 untuk memperjelas nasib tenaga honorer Jakarta. Dwi bilang, mereka telah meminta Anies untuk menerbitkan surat rekomendasi gubernur soal pansus tersebut.
Namun, Dwi menganggap Anies masih mengabaikan usulan dari dewan terhadap rekomendasi. Maka, dalam hal ini, Tenaga Honorer K2 tetap diposisikan sebagal tenaga honorer biasa dengan tetap diwajibkan mengikuti rekrutmen dan tes PJLP tahun 2019.
"Pemerintah Provinsl DK3 Jakarta harusnya memberikan kemudahan dan priortas bagi tenaga honorer khususnya 12 yang namanya sudah terdaftar dalam SPTIM Gubermur DKI Jakarta Nomor 255171-082 tertanggal 18 November 2014," ucap Dwi.
Meski demikian, PDIP DKI tak hanya memberi catatan kritis kepada Anies. Mereka juga mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta yang telah beekomitmen menekan angka kemiskinan sehingga pertengahan tahun 2018 dengan angka pengurangan 20 ribu orang dalam periode 2017 sehingga pada Maret 2018 berdasarkan data BPS angka itu merupakan yang terendah sejak 2015.
"Kami juga memberikan penilaian positif atas tiga penghargaan yang telah diberikan KPK kepada Pemprov DKI karena telah berhasil menjadi pemerintah daerah yang disiplin dalam melaporkan hasil kekayaan pejabat negara, meminimalisir tindakan gratifikasi dan sukses dalam mengoptimalkan pelayanan publik," kata dia.
