Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan hasil kerja Tim Investigasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD. Sabtu (24/6/2023), pejabat yang akrab dipanggil RK itu mendatangi kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Usai pertemuan bersama Mahfud dan perwakilan beberapa instansi lain, RK menyampaikan, dirinya telah melaporkan hasil kerja Tim Investigasi kepada Mahfud.
RK menyampaikan bahwa Tim Investigasi yang dia bentuk melakukan investigasi dua arah. Itu mereka lakukan dengan menggali data dan melakukan wawancara kepada semua pihak terkait. Progres kerja Tim Investigasi tersebut yang dilaporkan kepada menko polhukam. ”Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat,” terang dia.
Laporan yang disampaikan oleh mantan wali kota Bandung tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah berikutnya. Melalui pertemuan di kantor Kemenko Polhukam, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat kepastian bahwa Pemerintah Pusat segera melakukan tindak lanjut. ”Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama, untuk mem-follow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat,” jelasnya.
Meski belum disampaikan secara lebih terperinci, tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas persoalan di Pondok Pesantren Al Zaytun meliputi tiga aspek yang telah disampaikan oleh RK. Yakni aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial. ”Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi, tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum administrasi dan sumber daya manusia,” ungkap dia.
Pejabat berlatar belakang arsitek itu memastikan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jawa Barat tetap memerhatikan hak anak-anak yang sedang belajar dan menempuh pendidikan di Al Zaytun. ”Anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana, yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini,” kata RK. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku, pihaknya sudah menerima laporan dari Pemerintah Daerah Jawa Barat.
Senada dengan RK, Mahfud menyebut, pemerintah sangat memerhatikan hak-hak para santri dan murid yang belajar di Al zaytun. ”Seumpama dilakukan tindakan-tindakan hukum, kami akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang memiliki hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan,” ungkap dia. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengambil tiga langkah. Pertama terkait dengan aspek hukum, kedua aspek administrasi, ketiga aspek sosial
