Tim Editor
ERA.id - Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menyatakan bahwa pondok pesantren harus menjadi role model yang menangkal segala potensi perpecahan di tahun politik.
"Bagaimana pesantren memberikan pembekalan dan pemodelan bahwa tahun politik jangan sampai menjadi faktor pemecah masyarakat yang memang secara demokratis tersedia berbagai macam pilihan," ujar Waryono di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Waryono mengatakan dalam tradisi di pesantren, perbedaan bukan untuk dipertentangkan atau menjadi pemecah kesatuan. Perbedaan justru menjadi kekuatan untuk saling mengisi dan sebagai bahan kajian.
Ia mencontohkan saat santri dihadapkan pada perbedaan pendapat maupun fikih. Perbedaan pendapat atau pandangan tersebut justru akan menjadi sebuah pembahasan.
Para santri, kata Waryono, akan menghargai setiap pendapat. Yang paling penting, perbedaan-perbedaan tersebut didasari pada dalil-dalil yang kuat.
"Orang pesantren ga akan kaget dengan perbedaan. Karena di dalam kitab-kitab pesantren seringkali ada ungkapan 'terkait persoalan itu ada berbagai macam pendapat'," kata Waryono.
Sebelumnya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zubaidi meminta para Dai untuk mengambil peran dalam mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang damai.
"Para ulama, dai, dan Masjid merupakan komponen yang mampu mendorong adanya pemilu damai. Langkah ini sebagai antisipasi adanya perpecahan di masyarakat," ujar Zubaidi.
Zubaidi mengatakan Pemilu sebelumnya merupakan pelajaran dalam membaca hajatan demokrasi mendatang. Sebab, perpecahan yang lahir dari perbedaan suara kian berlarut-larut dan sesekali masih terasa hingga sekarang.
Selain mendorong adanya kontribusi para dai, Zubaidi juga mengingatkan tentang strategi dakwah yang bisa digunakan yakni dengan dakwah wasathiyah.
Dakwah wasathiyah ini berorientasi pada jalan tengah dalam menghadapi suatu persoalan. Langkah tersebut pula yang nantinya mampu menjadi perekat bagi hubungan masyarakat. (Ant)
