Tim Editor
ERA.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewanti-wanti partai-partai politik yang hendak bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk menghargai kesepatan antara PKB dengan Partai Gerindra.
Hal tersebut berkaitan dengan penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung KKIR di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Tentu kita meyakini bahwa partai yang akan bergabung sudah menghargai apa yang sudah dilakukan PKB dan Gerindra," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda di Kediaman Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (9/7/2023).
Menurutnya, hingga saat ini belum ada partai politik yang secara resmi menyatakan bergabung dengan KKIR. Oleh karena itu, mekanisme terkait capres dan cawapres masih tetap berada di tangan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Lagipula, Huda mengklaim, Prabowo sudah menyerahkan mandat terkait cawapres ke pada Cak Imin. Namun, sesuai mandat Muktamar PKB, posisi itu harus diisi oleh Cak Imin.
"Sering Pak Prabowo sampaikan seperti itu, jadi menyerahkan sepenuhnya ke Gus Muhaimin cawapres. Mau dipakai sendiri, mau dipakai ke orang lain," katanya.
"Yang jelas, mandat PKB hasil Muktamar, beliau harus maju. Artinya, urusan wapres itu urusan Pak Muhaimin, pasti dipakai Pak Muhaimin," lanjut Huda.
Terkait adanya partai politik yang ingin bergabung dengan KKIR namun menyodorkan nama untuk dipilih sebagai cawapres, PKB menganggap hal itu wajar saja.
Hanya saja, PKB menilai sosok yang paling tepat mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 adalah Cak Imin.
"Ya wajar sih, semua partai pasti ingin kadernya didorong atau dorong di luar kadernya. Tapi mau enggak mau kita harus kompromi kondisi objektif. Kan kondisinya PKB-Gerindra, Pak Prabowo-Gus Muhaimin sudah duluan," kata Huda.
Lebih lanjut, dia meminta calon partai politik yang hendak bergabung dengan PKB dan Partai Gerindra tidak perlu khawatir jika tak mendapatkan tiket cawapres.
Menurutnya, jika berhasil memenangkan Pilpres 2024, partai-partai itu masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di kabinet.
"Dalam hal ini masih banyak yang bisa di power sharing kan," kata Huda.
"Kalau mereka kepastian gabung, kita sampaikan power sharing itu," imbuh Ketua Komisi X DPR RI itu.
Sebagai informasi, KKIR masih diisi oleh PKB dan Partai Gerindra. Belakangan Partai Golkar dan PAN memberi sinyal hendak merapat.
Namun, Partai Golkar tetap mendorong Ketua Umumnya Airlangga Hartarto maju di Pilpres 2024. Sementara PAN menawarkan nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir
